Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Dua tokoh besar Lampung resmi bergabung dengan partai NasDem, yakni Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Deddy Amarullah dan Mantan Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran dua periode M. Nasir.
Hal itu diumumkan Ketua DPW Partai NasDem Lampung, Taufik Basari, pada saat rapat kordinasi wilayah Khusus (Rakorwilsus) yang dihadiri oleh wakil ketua umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali dan 126 ketua DPD dan DPC se-Provinsi Lampung.
"Bergabungnya dua tokoh tersebut diharapkan semakin memperkuat partai Nasdem dan menjadi inspirasi bagi kita semua. NasDem adalah partai yang selalu membuka diri bagi setiap masyarakat," kata dia, Rabu (17/3).
Tobas mengatakan, bahwa M. Nasir akan diberikan kepercayaan untuk menduduki kursi Ketua DPD Kabupaten Pesawaran sedangkan Deddy Amarullah belum ada keputusan resmi mengenai kedudukannya di NasDem Bandar Lampung.
“Tidak hanya tokoh, tapi partai ini siap membuka pintu bagi setiap warga Lampung yang ingin memberikan tenaga dan pikiran bagi bangsa serta negara melalui keanggotaan. Dengan harapan bahwa kedepan NasDem semakin dipercaya semua pihak,” kata dia.
Ia melanjutkan, dalam kesempatan ini Nasdem melaunching program "NasDem Memanggil". Yakni program rekrutmen terbuka besar-besaran bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan NasDem.
"Dan saat ini sedang kita lakukan penyusunan struktur yang sudah ada bisa menjadi lebih melibatkan banyak tokoh, pemuda dan lainnya," katanya. (Lampost.co/OL-12)
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan baik.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved