Minggu 14 Maret 2021, 11:59 WIB

Jadi Tersangka, Polri Periksa Keponakan Jusuf Kalla Pekan Depan

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Jadi Tersangka, Polri Periksa Keponakan Jusuf Kalla Pekan Depan

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bosowa Corporindo, Sadikin Aksa

 

POLRI menyatakan akan memeriksa tersangka mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bosowa Corporindo Sadikin Aksa pada pekan depan. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menerangkan pihaknya berencana melakukan pemeriksaan terhadap Sadikin Aksa dengan mengirim surat panggilan pada 12 Maret. Sehingga, penyidik tinggal menunggu apakah Sadikin Aksa bakal memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.

"Penyidik telah melayangkan surat panggilan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka untuk diambil keterangannya pada hari Senin,15 Maret 2021," ungkapnya.

Adapun, penetapan keponakan Jusuf Kalla jadi tersangka itu berdasarkan hasil pemeriksaan puluhan saksi. Dari keterangan saksi-saksi itu, kata Ahmad, penyidik menumakan pelanggaran pidana. Sehingga memutuskan untuk meningkatkan status Sadikin Aksa menjadi tersangka.

"Ada 22 saksi yang telah diperiksa terkait dengan kasus ini," ujar Ahmad.

Seperti diketahui, Sadikin Aksa ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan.

"Betul sudah tersangka," ungkap Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Helmy Santika.

Menurut Helmy, Aksa ditetapkan jadi tersangka atas perbuatan yang diduga dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

baca juga: Polri Segera Periksa Keponakan JK Terkait Kasus Perbankan

Helmy menyebut, ditetapkannya Aksa sebagai tersangka setelah melalui proses gelar perkara. Penyidik memperoleh fakta hasil penyidikan dan alat bukti, sehingga menetapkan SA sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Atas perbuatannya, yang bersangkutan dijerat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar atau pidana penjara paling lama enam tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 miliar. (OL-3)
 

Baca Juga

Dok. DPR Papua

DPR Papua Sambangi Fraksi-fraksi di DPR RI Soal Revisi Otsus

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Selasa 22 Juni 2021, 23:45 WIB
Menurut Boy, selama ini banyak opini yang berkembang baik dari pemerintah maupun DPR RI melalui Pansus terkait Revisi UU Otsus yang hanya...
Dok Komnas HAM

Komnas HAM akan Panggil BIN dan BNPT soal Polemik TWK

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 22 Juni 2021, 22:57 WIB
Anam mengatakan Komnas HAM sudah melayangkan surat undangan permintaan keterangan untuk Badan Intelijen Strategis TNI, BNPT, dan...
Antara

63.950 Benur Selundupan Berhasil Disita Aparat di Jambi

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 22 Juni 2021, 21:30 WIB
Benur yang disita terdiri dari 62.400 ekor jenis pasir dan 577 ekor jenis mutiara serta jurong jenis pasir atau benur yang mulai menghitam...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kereta Api Makassar-Parepare Membangun Ekonomi dan Peradaban

Belanda pernah membuat jalur kereta api Makassar-Takalar, namun sejak Jepang berkuasa jalur itu dibongkar. Dan baru era sekarang, Sulawesi Selatan kembali memiliki jalur  kereta api

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya