Parpol Seharusnya tidak Jadi Dinasti Keluarga

PARTAI politik sudah seharusnya menjadi milik masyarakat. Sehingga siapa pun bisa menjadi anggota, pengurus partai, atau bahkan ketua umum partai. Hal itu sudah lumrah dan menjadi salah satu ciri partai modern.

Mantan  Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua mengutarakan hal tersebut. Menurutnya, sejak awal didirikan visi partai Demokrat adalah menjadi partai modern dan terbuka.

Baca juga: AHY Mau Jadikan PD Rumah bagi Nahdiyin, Ini Komentar Said Aqil

"Itulah landasan kita berjuang, yang ditanamkan oleh para pendiri pada saat awal, tetapi dalam kepemimpinan SBY sebagai Ketua Umum, Partai Demokrat dikerdilkan menjadi partai keluarga," ujar Max, Senin (22/2).

"Rekam jejaknya masih ada, saksi dan orang-orangnya masih lengkap sehat wal afiat," lanjutnya. Max menjelaskan, meskipun SBY menahkodai langsung sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan kala itu juga masih menjabat Presiden, namun Partai Demokrat di Pemilu 2014 perolehannya malah menurun menjadi 10%.

Ironisnya setelah AHY gagal dalam bursa Gubernur DKI 2017, SBY menobatkan dia sebagai Komandan Tugas Utama (Kogasma) yang fungsinya memenangi Pemilu 2019. "Sejatinya, kemampuan AHY dalam membawa kemenangan Partai Demokrat sudah diuji-cobakan pada Pemilu 2019, namun alhasil bukannya perolehan Partai Demokrat naik atau bertahan, tetapi malah menurun menjadi 7,7 %.”

Mirisnya, berdasarkan data survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pada 22 Februari mengungkapkan elektabibilitas  Partai Demokrat jika Pemilu diadakan saat ini  mengalami penurunan yaitu 5,4%. Sebelumnya, data hasil survei Litbang Kompas yang juga dirilis awal tahun ini menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat hanya 4,6%.

Menurutnya, Demokrat dahulu bisa maju karena bergabungnya putra-putra terbaik di setiap  daerah. "Pasca2009, selanjutnya berubah menjadi babak baru, setelah Anas Urbaningrum digantikan SBY menjadi Ketua Umum produk KLB di Bali 2013, dan putranya Edy Baskoro Yudhoyono tetap menjadi sekjen, mulai saat itulah masyarakat menyetempel Demokrat adalah partai keluarga," ungkapnya.

Pada kongres 2015 di Surabaya, lanjutnya, kembali SBY mengukuhkan sebagai Ketua Umum, setelah menghadang paksa pencalonan Marzuki Ali. "Padahal SBY pada KLB Bali berjanji, tujuan mengganti Anas Urbaningrum hanya untuk mengantarkan sampai Kongres 2015 saja. Padahal seandainya SBY memiliki etika moral politik dan kepemimpinan yang baik, tentunya mempersilahkan Marsuki Ali untuk menjadi Ketua Umum di KLB Bali 2012 tersebut, mengingat Marzuki Ali adalah runner up Kongres Bandung 2010."

Dia pun menjelaskan bahwa partai yang dikelola dengan manajemen keluarga tidak dapat membuktikan membesarkan dan  memenang partai. Terlebih setelah sejak kepemimpinan SBY hingga ke kongres AHY 2020 menjadi ketua umum  dengan cara aklamasi yang dipaksakan. Maka, menurutnya, hal itulah yang melandasi kader Demokrat menuntut Kongres Luar Biasa.  (Ant/A-1)