Mayoritas Publik Percaya Jokowi Mampu Kelola Krisis Pandemi

TINGKAT kepercayaan dan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo masih tinggi kendati harus menghadapi krisis akibat pandemi covid-19.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syafuan Rozi menilai publik merespons positif kinerja Presiden Jokowi mengelola krisis.

Indikatornya, jelas Syafuan, bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi terus dikucurkan kendati sempat tercoreng oleh kasus suap yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

"Program bansos walaupun dikorupsi, itu dikoreksi beliau langsung mengambil tindakan memberhentikan menteri. Itu indikator bagaimana dia bisa mengelola kejadian korupsi di masa krisis mendapat simpati dari responden.  Dia cepat mengambil tindakan, tidak melakukan melindungi," ujarnya Sabtu (13/2).

Selain itu, sambung Syafuan, Jokowi tetap melanjutkan sejumlah program-program prorakyat kendati keuangan negara banyak tersedot untuk penanganan covid-19. Menurutnya, Jokowi mampu menjaga ritme kementerian agar tetap melanjutkan program-program seperti pembangunan jalan tol lintas sumatera.

Kemampuan Jokowi mengelola proyek-proyek mangkrak dari pemerintahan sebelumnya, jelas dia, berbuah kepercayaan publik bahwa pembangunan terus berjalan meski terhimpit krisis.

"Itu di beberapa daerah pembangunan seperti pelabuhan masih berjalan. Di sisi lain, Jokowi juga bisa menahan egonya untuk menunda pemindahan ibu kota untuk dialihkan ke program-program yang lebih penting," imbuh Syafuan.

Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia merilis survei tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi.

Hasilnya, kepercayaan publik berada di level 62,9%. Adapun responden yang merasa kurang puas sebesar 33 %, tidak puas sama sekali 2,6% dan tidak tahu/tidak jawab 1,4%.

Hal sigi tersebut digelar pada 1-3 Februari 2021 dengan metode simpel random sampling dan margin of error sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut tingkat kepuasan terhadap Jokowi turun lebih dari 5% selama setahun terakhir.

Menurut Syafuan, penurunan tingkat kepercayaan publik tersebut tidak cukup signifikan. Ia berpendapat salah satu penilaian negatif masyarakat ialah penanganan kasus eks pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

"Kasus kontroversial seperti FPI mungkin berpengaruh,  tapi di bidang penanganan covid-19, Jokowi tetap memperhatikan masyarakat yang terdampak pandemi melalui bansos. Jadi bansos dan penanganan kasus korupsi selama pandemi lebih banyak menyumbang persepsi positif kepada pemerintah," pungkasnya. (OL-8)