Pemerintah Tegaskan Tak Berkompromi dengan KKB di Papua

KANTOR Staf Presiden (KSP) menegaskan pemerintah tak akan pernah berkompromi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang belakangan kembali melancarkan aksi. Teranyar, terjadi penembakan terhadap warga sipil di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, yang kemudian membuat penduduk setempat mengungsi.

"Pemerintah tidak akan berkompromi dengan KKB di Provinsi Papua yang nyata-nyata mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah bertanggungjawab dan terus memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga negara, termasuk masyarakat di Kabupaten Intan Jaya dari ancaman KKB," kata Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani dalam keterangan tertulis, Jumat (12/1).

Penembakan terhadap warga di Distrik Sugapa terjadi terhadap seorang warga pada Senin (8/2) lalu. Warga pun mengungsi lantaran khawatir aksi kekerasan susulan.

Jaleswari mengatakan sejak awal tahun ini, beberapa kali terjadi gangguan keamanan yang diduga dilakukan KKB di Intan Jaya. KKB diduga melakukan berbagai tindak pidana yang mengganggu kondusifitas keamanan dan ketertiban, bahkan mengancam keamanan aparatur pemerintahan kabupaten. Aparat pun dikerahkan untuk menindak secara terukur.

"Aparat keamanan diminta untuk mengambil tindakan terukur dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan guna menciptakan keamanan bagi masyarakat di Intan Jaya," ucapnya.

Roda pemerintahan di Pemkab Intan Jaya juga terganggu atas aksi itu. Bupati dan jajarannya mengungsi bekerja dari Nabire. Adapun Pemprov Papua saat ini meminta bupati dan jajaran kembali bekerja di wilayahnya.

Jaleswari mengatakan pemerintah pusat memercayakan kepada Pemprov Papua untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah dari Kabupaten Intan Jaya. Pemerintah provinsi diharapkan untuk melakukan koordinasi dengan para tokoh adat dan pemimpin agama setempat.

"Peran pemerintah pusat akan memberi dukungan kepada provinsi dan kabupaten termasuk menyediakan bantuan sosial dan kesehatan," ucapnya.

Meski aksi KKB daerah itu kembali berulang, Jaleswari menyatakan masalah di Intan Jaya spesifik dan tidak mewakili Papua pada umumnya. Ia menegaskan Provinsi Papua merupakan wilayah yang luas dengan permasalahan yang berbeda-beda.

baca juga: TNI Tanggung Korban Penembakan KKB Papua

Sebagai bagian penyelesaian permasalahan di Papua, lanjutnya, pemerintah berjanji terus meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di wilayah Papua secara keseluruhan. Saat ini, Pemerintah melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan Kepres Nomor 20 Tahun 2020, serius memberikan perhatian khusus untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Otonomi khusus untuk Papua juga akan terus berlanjut melalui perbaikan UU Otonomi Khusus Papua yang prosesnya sedang berlangsung," tandasnya. (OL-3)