Senin 18 Januari 2021, 21:35 WIB

Kontrol Jumlah PNS, Pengadaan CPNS DIsesuaikan Kebutuhan Instansi

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Kontrol Jumlah PNS, Pengadaan CPNS DIsesuaikan Kebutuhan Instansi

MI?Susanto
Menpan-RB Tjahjo Kumolo

 

MENTERI Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah telah mengatur penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui peraturan teknis. 

Sehingga menurut pandangan pemerintah, ketentuan penetapan kebutuhan CPNS tidak perlu diatur kembali dalam dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Setiap instansi pemerintah akan ditunda pengadaan CPNS nya, jika tidak melengkapi kriteria yang dipersyaratkan bahkan secara nasional pengadaan dapat ditunda dalam kondisi tertentu," ungkap Tjahjo dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi II bersama Menpan-RB, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang berlangsung di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/1). 

Tjahjo melanjutkan, penetapan atau pengadaan PNS akan dilakukan berdasarkan kebutuhan instansi dan lembaga terkait. Tidak berdasarkan keinginan sehingga diharapkan jumlah PNS tidak membengkak sehingga dapat membebani anggaran belanja pegawai pemerintah. 

"Seperti yang terjadi di tahun 2020 kita tidak lakukan rekruitmen, tapi di 2021 mudah-mudahan akan dilaksanakan kembali. Prinsipnya sesuai kebutuhan kementerian, lembaga, instansi maupun pemerintah daerah. Mencermati gelagat perkembangan dinamika covid-19 yang banyak melahirkan kebijkan kerja kedinasan di rumah," ungkapnya. 

Baca juga : Fraksi NasDem Galang Bantu Korban Gempa Mamuju-Majene

Dalam Raker tersebut, Tjahjo juga menyinggung terkait kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sejauh ini pemerintah telah menerbitkan PP nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. PP tersebut telah mengatur mekanisme pemberian tabungan hari tua dan fasilitas PPPK melalui lembaga pengelola pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

"Dalam kerangka UU nomor 5 tahun 2014 khususnya terkait dengan pemberian jaminan pensiun pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti," ujarnyaa. 

Sementara itu, terkait kekhawatiran adanya pensiun dini PNS secara massal akbiat dampak perampingan organsiasi Tjahjo menyebutkan perampingan organisasi akan dilakukan secara hati-hati sehingga kekhawatiran adanya pensiun dini massal dapat terhindarkan. 

Menurut PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemeirntah yang mengakibatkan kelebihan PNS maka PNS tersebut terlebih dahulu akan disalurkan pada instansi pemerintahan yang lain.

"Smart goverment yang ramping ingin kita kembangkan di depan. Ini visi misi presiden tahun 2020-2024," ujarnya. (OL-7)

Baca Juga

FOTO/Biro Pers Sekretariat Presiden

Hasil Evaluasi 2021, Prabowo Lanjutkan Pembentukan Komponen Cadangan

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 20 Januari 2022, 13:26 WIB
Menhan Prabowo Subianto berharap seluruh komponen bangsa bisa bersinergi untuk menegakkan kedaulatan...
ANTARA

Penentuan Hari Pemungutan Suara Pemilu Diharapkan Semulus Pilkada 2020

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 20 Januari 2022, 12:56 WIB
partai politik hanya menjadi fasilitator di antara pihak yang terlibat dalam persiapan pemilu yakni pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum...
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Kejagung Perjuangkan Kapal Heru Hidayat Dirampas

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 20 Januari 2022, 10:55 WIB
KEJAKSAAN Agung tetap memperjuangkan agar hakim merampas kapal yang disita dari Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya