Kamis 14 Januari 2021, 17:53 WIB

Vaksinasi Harus Jadi Momentum Benahi Penanganan Pandemi

Ferdian Ananda Majni | Politik dan Hukum
Vaksinasi Harus Jadi Momentum Benahi Penanganan Pandemi

AFP/Natalia KOLESNIKOVA
Ilustrasi - Seorang relawan mendapatkan suntikan vaksin covid-19 di Moskow, Rusia.

 

ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani, meminta progam vakinisasi dijadikan momentum perbaikan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebagaimana diketahui, kemarin (13/1) Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan beberapa pejabat serta tokoh masyarakat lainnya telah menerima penyuntikan Vaksin Sinovac di Istana Kepresidenan.

"Masih banyak PR penanganan pandemi yang harus diselesaikan. Program vaksinasi harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki penanganan pandemi Covid-19. Jangan sampai kita euforia dan lalai, seolah dengan program vaksinasi semua masalah telah selesai," kata Netty dalam keterangannya, Kamis (14/1).

Baca juga: Momentum Tinjau Ulang Hubungan Penyelenggara Pemilu

Terkait sejumlah PR penanganan pandemi tersebut, Netty mengatakan pihaknya telah memberikan banyak masukan dan catatan kepada pemerintah. Salah satu masukan adalah soal harus terpenuhinya syarat keamanan, keampuhan dan kualitas vaksin yang digunakan.

"Berdasarkan laporan uji klinisnya, kita tahu bahwa tingkat kemanjuran Vaksin Sinovac adalah 65,3 persen. Hasil ini harus menjadi perhatian pemerintah meskipun angkanya sudah di atas standar WHO," sebutnya

Dia menambahkan masukan penting lainnya adalah soal kemampuan mengelola komunikasi publik yang baik atas program vaksinasi ini. Saat pandemi makin meluas, sementara masyarakat dihujani dengan informasi pro kontra soal vaksin, maka Pemerintah harus kerja ekstra keras mengajak mereka menjadi agen perubahan sosial.

"Jangan sampai komunikasi publik yang buruk menambah kegaduhan, kepanikan, bahkan pembangkangan masyarakat. Ini akan membuat program vaksinasi berbiaya mahal menjadi tidak efektif," ujarnya

Politikus Fraksi PKS itu menyebut pelaksanaan vaksinasi tahap satu ini harus terus dievaluasi mulai dari pengadaan sampai pelaksanaanya. "Pelaksanaan vaksinasi tahap awal ini harus dievaluasi dan dijadikan patokan dalam tahap vaksinasi berikutnya. Selain Sinovac, pemerintah menyebutkan ada vaksin lain yang akan digunakan. Saya meminta pemerintah agar menggunakan standarisasi yang sama dalam proses pemilihan, pengujian dan penetapan vaksin fase selanjutnya," terangnya

Netty juga mengingatkan pemerintah agar melakukan langkah antisipatif terhadap dampak ikutan program vaksinasi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi pada pelaksanaan vaksinasi di lapangan.

“Pemerintah harus membuat pusat pengaduan KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) secara terpusat. Jangan melepaskan tanggungjawab kepada pemerintah daerah, terutama wilayah yang telah terdistribusi vaksin dan wilayah perbatasan. Penting mengawasi wilayah perbatasan yang sangat memungkinkan terjadinya kontak dan mobilisasi warga negara lain," pungkasnya. (OL-6)
 

Baca Juga

Dok.MI

Densus 88 Tangkap Dua PNS yang Diduga Teroris di Aceh

👤Antara 🕔Jumat 22 Januari 2021, 21:39 WIB
Winardy mengatakan bahwa terduga berinisial SB alias AF merupakan pegawai negeri...
MI/Susanto

Kasus Asabri, Kejagung Fokus Pengamanan Aset

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 22 Januari 2021, 20:59 WIB
Kejagung bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menghitung kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus...
Ilustrasi

Perpres RAN-PE Dinilai Berpotensi Timbulkan Persekusi

👤Emir Chairullah 🕔Jumat 22 Januari 2021, 20:55 WIB
Tidak jelasnya definisi maupun kriteria ekstremisme yang ada dalam aturan tersebut berpotensi menimbulkan aksi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya