Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SIDANG kasus dugaan suap dan gratifikasi terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman dan menantunya, Rezky Herbiyono ditunda.
Pasalnya, Rezky terkonfirmasi covid-19 dan saat ini sedang menjalani karantina di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran.
"Berdasarkan informasi dari Rutan KPK, kemarin pada hari Senin dilakukan swab kepada 10 orang tahanan. 5 orang dinyatakan positif, termasuk di antaranya Rezky Herbiyono," ujar jaksa penuntut umum (JPU) KPK Wawan Yunarwanto di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/1).
Kendati demikian, penasihat hukum Rezky, Rujito, mengatakan kliennya memilih melakukan tes PCR ulang di Rumah Sakit Bunda sebagai second opinion.
"Hari ini sudah dibawa ke Wisma Atlet, tapi yang bersangkutan juga sudah diambil sample untuk PCR di RS Bunda sebelum berangkat ke Wisma Atlet," kata Rujito.
Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, Hakim Ketua Saefuduin Zuhri memutuskan untuk menunda sidang pemeriksaan saksi untuk kedua terdakwa. Adapun saksi yang seharusnya diperiksa pada hari ini adalah pegawai Bank Bukopin cabang Surabaya bernama Andi Darma.
"Baik. Jadi sidang ditunda, nanti kami buka sidang kembali pada pekan depan, 20 Januari 2021," pungkas Saefudin.
Dalam perkara ini, Nurhadi dan Rezky diduga menerima suap dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto antara 2014-2016 untuk membantu pengurusan perkara di MA.
Suap lainnya dari Hiendra kepada kedua terdakwa dilakukan untuk memenangkan gugatan yang diajukan Azhar Umar di PN Jakarta Pusat terkait akta nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT MIT. Total suap dari Hiendra mencapai Rp45,7 miliar.
Selain itu, keduanya juga didakwa menerima gratifikasi dari lima orang yang berperkara di lingkungan pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Gratifikasi tersebut diterima kurun waktu 2014 sampai 2017 dengan total Rp37,2 miliar. (OL-8)
PENGACARA Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail membeberkan bukti baru yang meringankan hukuman menjadi 12,5 tahun penjara, dari sebelumnya 15 tahun yakni keterarangan FBI
MAHKAMAH Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP.
MAKI menyayangkan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP.
Putusan hakim tidak boleh diganggu gugat dalam sebuah persidangan. Namun, KPK menyoroti pemberian efek jera atas penyunatan hukuman untuk terpidana kasus korupsi pengadaan KTP-E itu.
KUBU Setnov mengaku tidak puas dengan putusan peninjauan kembali yang memangkas hukuman menjadi penjara 12 tahun enam bulan, dari sebelumnya 15 tahun. Setnov dinilai pantas bebas.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi masa tahanan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved