PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi termasuk dalam penentuan calon Kapolri.
Suksesor Kapolri Jenderal Idham Azis mesti meningkatkan kinerja kepolisan dalam mengayomi dan melindungi seluruh lapisan masyarakat.
"Calon Kapolri pilihan presiden harus dihormati. Presiden memiliki kekuasaan langsung yang diberikan oleh konstitusi untuk memutuskan calon pengganti Jenderal Pol Idham Azis yang akan pensiun pada akhir Januari," ujar Ketua PBNU Robikin Emhas kepada Mediaidonesia.com, Rabu (13/1).
Menurut dia, calon Kapolri pilihan kepala negara merupakan kandidat yang terbaik bagi Korps Bhayangkara.
Kapolri baru yang akan segera disahkan DPR, PBNU mengingatkan harus menjalankan tugas dan fungsi Polri dengan baik.
"Itu seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat tanpa pandang bulu. Dalam penegakan hukum misalnya, hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Atau terjadi semacam politik belah bambu, satu dipijak dan yang lain dijunjung," paparnya.
Oleh karena itu, Robikin mengatakan kapasitas, profesionalitas dan integritas sangat dibutuhkan untuk mengemban tugas mulia ini. Atas dasar ini semua, penunjukan Komisaris Jenderal Pol Sigit Listyo Prabowo yang yang secara resmi telah diajukan presiden ke DPR patut didukung dan disambut baik.
"Sekali lagi, kapasitas, profesionalitas, dan integritas Polri adalah parameter kunci kepemimpinan Polri. Hal seperti itu juga sesuai ajaran agama," pungkasnya. (OL-8)
