Rabu 30 Desember 2020, 12:55 WIB

FPI Tak Lagi Punya Legal Standing

Astri Novaria | Politik dan Hukum
FPI Tak Lagi Punya Legal Standing

ANTARA
Kerumunan orang saat menyambut Imam Besar FPI Rizieq Shihab di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

 

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Front Pembela Islam (FPI) secara de jure telah bubar sejak 21 Juni 2019.

Lebih lanjut kata Mahfud, sebagai organisasi FPI tetap melaksanakan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia yang dilakukan secara sepihak, provokasi dan sebagainya.

Baca juga: KPK: Sinergi dengan Polri dan Kejagung Bagai Orkestra

Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai Putusan MK Nomor 82/PUUXI/2013 tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa.

"Jadi dengan adanya larangan ini, FPI tidak punya legal standing kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah," ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (30/12).

Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di K/L yakni, Menkumham, Mendagri, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT.

"Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada terhitung hari ini," pungkasnya. (OL-6)
 

Baca Juga

Mi/Adam Dwi

Wapres Minta Bangsa Kembali Tumbuhkan Kekuatan Nasional

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 20:43 WIB
Wapres mengatakan, untuk menghadapi situasi seperti saat ini, bangsa Indonesia perlu menumbuhkan kembali kekuatan nasional yang pernah...
Ilustrasi

Perubahan APBD Lambat, Serapan Anggaran Covid Daerah Rendah

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 20:06 WIB
Penyerapan belanja pandemi covid di daerah masih rendah karena perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlambat setelah...
Dok MI

Penyaluran Anggaran Korona Tersendat di Daerah karena Alasan Ini

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 19:15 WIB
Satu kesalahan fatal lainnya yang dilakukan pusat, lanjut dia, adalah tidak mengantisipasi adanya gelombang kedua covid-19 dengan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Pembangunan Berkelanjutan demi Keselamatan Bersama

 Sektor keuangan memiliki peran besar dalam mengarahkan perubahan menuju penerapan green economy

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya