Tertinggal di ASEAN, Wapres Minta E-Government Dipacu

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin menyayangkan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Dalam laporan E-Government Development Index atau EGDI yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2020, Indonesia hanya mampu menduduki peringkat ketujuh di ASEAN dan ke-88 dunia.

Untuk tingkat ASEAN, di atas Indonesia ada Singapura (peringkat ke-11 dunia), Malaysia (ke-47), Thailand (ke-57), Brunei Darussalam (ke-60), Filipina (ke-77), dan Vietnam ke-86.

Wapres mengatakan standar penilaian yang dilakukan PBB itu harus jadi acuan bagi penyelenggara pemerintahan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat bersaing dengan negara lain.

“Kita harus mampu mengidentifikasi dan memetakan dengan tepat apa yang menjadi kekurangan dan potensi apa yang harus dikembangkan untuk mengejar ketertinggalan tersebut,” tegas Wapres saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2020 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara daring, kemarin.

Ma’ruf menandaskan transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan pola pikir aparatur sipil negara (ASN).

Bukan sekadar mengubah layanan secara daring dengan menggunakan aplikasi digital, melainkan juga harus diikuti dengan perubahan perilaku ASN.

Dalam kesempatan itu, Wapres juga memaparkan komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan, antara lain mengalokasikan anggaran sebesar Rp30,5 triliun.

“Salah satunya ialah untuk pembangunan akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia. Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital di Indonesia,” pungkasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan terdapat dua poin utama dalam membangun transformasi birokrasi digital. Pertama, membentuk smart governance, yakni memastikan organisasi yang fleksibel dan simplifi kasi birokrasi yang lebih sederhana.

Kedua, ASN pada era kenormalan baru harus memiliki kemampuan dan adaptasi penggunaan informasi teknologi dengan baik sehingga dapat bekerja dari mana pun dan berintegritas. (Ind/Ant/P-2)