Pencegahan Korupsi Bansos Covid-19 Perlu Menyeluruh

PEMERINTAH perlu berupaya ekstra mencegah korupsi anggaran perlindungan sosial covid-19 secara menyeluruh. Kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) sembako Jabodetabek di Kementerian Sosial dinilai menjadi bukti transparansi program belum dijalankan serius dan dikhawatirkan juga terjadi pada pos-pos lain.

"Kita lihat dari praktik yang ada hari ini, meskipun ada pendampingan KPK, LKPP, dan kejaksaan kepada Kementerian Sosial, ternyata korupsi bansos itu tetap terjadi. Ini kemudian dikhawatirkan terjadi pada kementerian lain termasuk di daerah," kata Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Roy Salam dalam diskusi media bertajuk Korupsi Dana Covid-19, Jumat (11/12).

Roy mengatakan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga penting untuk memetakan penggunaan anggaran yang diduga bermasalah. Mengingat besarnya jumlah anggaran yang disebar dari tingkat pusat hingga daerah, lanjutnya, audit amat diperlukan.

"Kita memetik pelajaran dari kasus korupsi bansos, BPK diharapkan melakukan audit anggaran covid-19 yang sekarang ini sehingga kelihatan di mana saja yang bermasalah. Ini penting karena situasi covid-19 memberikan dampak luar biasa bagi kita semua tidak hanya kelompok miskin tapi seluruh masyarakat," ucapnya.

Catatan Indonesia Budget Center menunjukkan dana perlindungan sosial pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencakup sekitar Rp233 triliun. Sebanyak 55% dikelola Kemensos, sisanya dikelola instansi lain. Untuk kasus di Kemensos, Roy menilai keterbukaan penggunaan anggaran rendah. 

Berdasarkan penelusurannya, Kemensos tidak menyediakan data yang bisa diakses publik terkait anggaran dan realisasi. "Kemensos juga tidak mempublikasikan data pengadaan sembako sehingga publik tidak mendapat informasi siapa saja rekanan yang menjadi vendor atau pemasok dalam penyediaan paket sembako," ujarnya.

Direktur Nara Integrita Ibrahim Fahmi Badoh mengatakan perbaikan sistem di kementerian/lembaga maupun pemda yang menyalurkan program bansos mendesak dilakukan. Pengadaan perlu dilakukan secara transparan dengan menentukan harga perkiraan atau HPS yang mengacu harga pasar.

"Kasus di Kemensos ini ditunjuk langsung dan datanya juga sulit didapatkan. HPS sebenarnya harus jelas mulai dari speknya dan mengacu pada harga pasar. Kemudian juga penting menghindari potensi konflik kepentingan dalam pengadaan dan penyaluran," ucapnya.

Ibrahim mengatakan sistem internal kementerian/lembaga perlu diperbaiki untuk meningkatkan integritas. Ia juga menyarankan kementerian atau instansi yang menyalurkan bansos membuat protokol antipenyuapan yang ketat, misalnya dengan sistem whistleblower dan protokol transparansi.

"Bansos juga besar di daerah. Ke depan perlu didorong (perbaikan) karena kalau krisis pandemi ini berlanjut artinya masih ada bansos. Pemerintah perlu memperbaiki perencanaan sehingga lebih terukur baik di manajemen penyaluran dan pertanggungjawabannya," tandasnya. (P-2)