Ada Pandemi Covid-19, Menlu: Tantangan Demokrasi Bertambah

HAMPIR genap setahun pandemi covid-19 melanda dunia dan mengguncang seluruh lini kehidupan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berpendapat demokrasi menjadi alat bagi setiap negara untuk melawan pandemi covid-19. Pada masa sulit seperti sekarang ini, penegakan demokrasi merupakan hal penting.

Berdasarkan laporan Freedom House 2019, lanjut dia, demokrasi global mengalami kemunduran dalam 14 tahun terakhir. Pandemi covid-19 pun menambah tantangan bagi demokrasi.

“Pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi. Saat yang sama, demokrasi tidak boleh menjadi penghalang untuk mengalahkan pandemi. Justru kita yakin demokrasi merupakan tools yang paling tepat bagi setiap negara untuk melawan pandemi,” ujar Retno dalam press briefieng secara virtual, Kamis (10/12).

Baca juga: PMI di Malaysia Kerap Disiksa, Menlu: Selesaikan MoU Perlindungan

Retno menjelaskan ada tiga pandangan Indonesia dalam menegakkan demokrasi di masa pandemi. Pertama, pentingnya memulihkan kepercayaan terhadap demokrasi. Itu dengan menunjukkan demokrasi dapat memberikan ruang dialog untuk pengambilan kebijakan publik. Misalnya, pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kedua, pentingnya menjaga nilai dan norma demokrasi hingga pascapandemi covid-19. Selama pandemi, demokrasi terbukti memberikan ruang bagi adaptasi, tanpa harus mengurangi dasar demokrasi. Seperti, pelaksanaan Pilkada 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat.

Ketiga, pentingnya memupuk solidaritas demokrasi dalam melawan pandemi. Retno menekankan bahwa hak individu dapat berjalan seiring dengan kepentingan kolektif masyarakat, tanpa harus membuat pengorbanan.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyebut pandemi covid-19 tidak boleh merusak nilai demokrasi, mengancam hak asasi manusia (HAM), atau digunakan untuk membatasi ruang publik.

Baca juga: Bali Democracy Forum ke-13: Demokrasi dan Pandemi COVID-19

Lebih lanjut, dia menggarisbawahi pentingnya nilai kebebasan inklusi, rasa menghormati, solidaritas internasional dan kepemimpinan politik. Semua aspek berperan penting bagi perdamaian, pembangunan berkelanjutan dan perjuangan HAM.

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom mengatakan demokrasi, good governance dan supremasi hukum adalah tiga aspek penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Berikut, perlindungan lingkungan dan kesetaraan.

Menurutnya, pandemi covid-19 menjadi peringatan bagi pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia. Bahwa, sistem kesehatan, ekonomi dan politik memiliki kaitan erat.

Tak lupa, Tedros juga mengapresiasi Indonesia yang bergabung dalam solidarity trial dan skema vaksin COVAX. Serta, menekankan pentingnya vaksin dan obat menjadi public goods, yang dapat diakses semua orang.(OL-11)