Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ISTANA Kepresidenan masih enggan mengeluarkan pernyataan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian mengatakan pihaknya akan menunggu hasil pemeriksaan di lembaga antirasuah.
"Kita di Istana belum bisa berkomentar. Kita menunggu perkembangan di KPK seperti apa. Setelah statusnya jelas, baru kita ambil sikap. Sekarang kan masih pemeriksaan," ujar Donny kepada Media Indonesia, di Jakarta, Rabu (25/11).
Baca juga : Ketua KPK Benarkan Edhy Prabowo Ditangkap
Sebagaimana diketahui, KPK menangkap Edhy Prabowo di di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta Cengkareng. Edhy bersama rombongan tiba dari perjalanan dari Honolulu, AS.
Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, Edhy diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor baby lobster (BBL). (P-5)
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved