Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PEMERINTAH RI diimbau untuk mempertimbangkan tawaran kerja sama bilateral dari pemerintah China soal laut Natuna Utara.
Perjanjian itu dianggap perlu dipertimbangkan untuk bisa melakukan penguatan pemanfaatan ekonomi di laut Natuna Utara sembari mengurangi ketegangan bagi kedua negara.
"China maunya satu per satu perjanjiannya dibuat oleh negara-negara ASEAN secara bilateral, tapi ASEAN maunya diwakili ASEAN, jadi itu belum ketemu masih berproses. Kalau kita tidak ingin terus terjadi ketegangan, mungkin tawaran China untuk bilaeral bisa kita pikirkan," ujar Direktur National Maritime Institute, Siswanto Rusdi, dalam program Jurnalis on Duty Media Indonesia, Senin, (23/11).
Siswanto mengatakan bahwa perjanjian bilateral dapat dilakukan kalau mau melakukan penyelesaian masalah dengan China di laut Natuna Utara dilakukan secara terpisah antara ekonomi dan kedaulatan.
"Ada soal kedaulatan dan ekonomi, kita suka bergesekan dengan China di soal kedaulatan. Tetapi di sisi lain kita berhubungan dagang ekonomi yang erat. Jadi ada dua hal, mana yang mau diselesaikan. Menurut saya yang soal kedaulatan panjang ceritanya dan sangat bisa dipahami, tapi kalau soal ekonomi kita bisa berunding," ujar Siswanto.
Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Aan Kurnia, mengatakan bahwa usul tersebut merupakan hal yang bukan tidak mungkin dilakukan. Terutama karena saat ini Indonesia memang tengah berupaya maksimal untuk menghidupkan kegiatan ekonomi di laut Natuna Utara.
"Meski perlu ada kajian lebih lanjut terlebih dulu, mengapa tidak masukan itu dilakukan demi pemanfaatan kegiatan ekonomi ke depannya nanti," tandasnya. (OL-8)
GANJAR Pranowo melontarkan gagasan Kesepakatan Sementara untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan. Hal itu disinggung Ganjar pada Debat Capres-Cawapres Ketiga
"Yang berikutnya bagaimana patroli bisa kita perkuat juga di wilayah Laut China Selatan," kata Ganjar.
Tiongkok pada Kamis (4/1) mengecam tindakan provokatif yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, Filipina di Laut Cina Selatan
Penetapan landas kontinen merupakan tugas yang perlu segera dilaksanakan oleh pemangku kepentingan. Mulai dari ilmuwan kelautan, peneliti bidang maritim, serta pemerintah.
JEPANG dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyepakati perluasan hubungan di bidang keamanan dan ekonomi di tengah meningkatnya pengaruh Tiongkok.
Beijing menuduh AS secara sengaja telah mengacaukan LCS dan melanggar kedaulatan Beijing.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Natuna menetapkan dan menahan dua orang tersangka berinisial ER dan ES dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi mangrove di Desa Pengadah, Kabupaten Natuna.
BUPATI Natuna, Cen Sui Lan, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera menetapkan kawasan Kekah sebagai kawasan konservasi resmi yang juga akan menjadi ikon daerah.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025 dengan pendanaan sepenuhnya dari pemerintah pusat.
Proyek ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di Natuna, sehingga memperkuat posisi daerah sebagai kawasan industri.
Kapolres Natuna, AKBP Novyan Aries Efendie memimpin langsung pengecekan di sejumlah lokasi vital.
Warga berharap kepastian ini segera terealisasi, mengingat banyak dari mereka menggantungkan hidup dari pertanian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved