Minggu 01 November 2020, 02:52 WIB

Kecaman Jokowi kepada Macron Diapresiasi

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Kecaman Jokowi kepada Macron Diapresiasi

BIRO PERS/SETPRS/RUSMAN
Presiden Joko Widodo, Wapres Ma’ruf Amin dan perwakilan antarumat beragama menyampaikan pernyataan sikap di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin

 

PRESIDEN Joko Widodo mengecam keras tindakan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai telah menghina Islam. Langkah itu diapresiasi, tetapi belum cukup untuk menyelesaikan persoalan.

Menurut Jokowi, sikap Macron telah melukai perasaan umat muslim dan berpotensi memecah belah persatuan antarumat beragama di dunia. Dia menegaskan kebebasan berekspresi sah-sah saja dilakukan, tetapi tentu tetap harus ada batasan-batasan yang diperhatikan.

“Jangan sampai kebebasan berekspresi mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama. Ini sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan,” ujar Presiden dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi seusai bertemu dengan para pemuka agama. Hadir dalam pertemuan itu Wapres Ma’ruf Amin, perwakilan dari MUI, NU, Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persatuan Gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Persatuan Umat Buddha Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia.

Presiden Jokowi mengajak seluruh dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dia juga meminta Macron menarik ucapannya yang mengaitkan Islam dengan terorisme. “Mengaitkan agama dengan terorisme merupakan sebuah kesalahan besar. Terorisme ialah terorisme. Teroris ialah teroris. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apa pun.’’

Macron membuat marah umat muslim ketika pekan lalu mengatakan bahwa Islam ialah agama yang mengalami krisis di seluruh dunia. Pernyataan itu ia lontarkan pascapemenggalan seorang guru, Samuel Paty, oleh Abdoullakh Abouyezidovitch.

Paty dibunuh karena dia menunjukkan kartun Nabi Muhammad SAW di majalah Charlie Hebdo di kelasnya. Macron menganggap Paty martir kebebasan berpendapat.

Belum cukup

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengapresiasi langkah Jokowi mengecam Macron. Namun, menurut Hikmahanto, Jokowi bisa bertindak lebih jauh lagi dengan memanfaatkan kedekatannya secara pribadi untuk menyarankan Macron menarik pernyataannya dan meminta maaf kepada umat Islam agar persoalan selesai.

“Bagi Presiden Jokowi yang akrab dengan Presiden Macron sebagaimana terlihat di KTT G-20 pada 2017 lalu, menyampaikan saran tersebut merupakan hal yang wajar,’’ kata Hikmahanto.

“Bila Erdogan (Presiden Turki) menggunakan hard approach terhadap Presiden Prancis yang sudah dipastikan tidak akan efektif, pendekatan Presiden Jokowi merupakan soft approach,” imbuhnya.

Apresiasi juga disampaikan pengamat hubungan internasional dari UI Agung Nurwijoyo. Menurutnya, respons atas pernyataan Macron penting disampaikan di level presiden. “Sebelumnya sekadar diberikan oleh Kemenlu sehingga sikap Jokowi menunjukkan sikap serius Indonesia.’’

Juru bicara presiden PKS Pipin Sopian menyambut baik pula sikap Jokowi. ‘’Sebagai presiden dari negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya Pak Jokowi menyuarakan kemarahan umat Islam Indonesia,’’ ucapnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mempersilakan masyarakat menyampaikan protes terkait pernyataan Macron, tetapi harus dilakukan secara tertib tanpa kekerasan atau menimbulkan kerusakan. Dia juga menekankan bahwa sikap Macron tidak bisa digeneralisasi. (Nur/X-8)

Baca Juga

Antara

Pinangki Kerap ‘’Bolos Kerja’’ Selama di Kejaksaan

👤Sri Utami 🕔Senin 30 November 2020, 14:28 WIB
Terdakwa Pinangki Sirna Malasari selama bertugas di kejaksaan kerap ‘’bolos kerja’’ dan pernah dijatuhi sanksi...
Antara

Presiden: Tugas Kepala Daerah Lindungi Warganya

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 30 November 2020, 14:06 WIB
"Tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya dan juga sudah saya sampaikan, keselamatan rakyat adalah hukum...
Ilustrasi

Korupsi Pengaturan Proyek Indramayu, KPK Panggil 14 Saksi

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 30 November 2020, 14:02 WIB
KPK meminta 14 orang memberikan keterangan sebagai saksi terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya