Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
OTONOMI khusus (Otsus) yang diselenggarakan di Tanah Papua bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat Papua. Hal itu ditegaskan pembicara dalam webinar bertajuk 'Otonomi Khusus Papua, untuk Siapa?' beberapa waktu lalu.
“Saya tegaskan lagi bahwa komitmen Presiden Joko Widodo untuk membangun Tanah Papua tidak pernah berubah. Hal itu bisa kita lihat dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat," ujar Staf Khusus Milenial Presiden Billy Mambrasar yang menjadi salah satu pembicara dalam webinar tersebut.
Menurut Billy untuk lebih meningkatkan lagi dampak positif Otsus di Papua, ada empat hal yang harus diperbaiki. Pertama yaitu merumuskan kebijakan turunan untuk menerjemahkan arahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, dalam tataran implementasi yang kontekstual.
Kedua, adanya kapabilitas dan kapasitas pemerintah daerah untuk dapat mengeksekusi kebijakan pembangunan dengan baik. Ketiga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, serta keempay penegakan hukum yang tegas untuk mereka yang melanggar konsitusi.
“Presiden Jokowi selalu dan tidak pernah berubah, secara tulus terus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Mari sekarang kita kerja bersama, dan kita kawal bersama implementasi dari kebijakan pembangunan kesejahteraan Papua,” ungkap Billy Mambrasar.
Pembicara lain, Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Bappenas Dr Velix Wanggai menyatakan otsus yang diberikan ke depan harus menghargai identitas Papua di atas tangannya sendiri dalam konteks pembangunan. "Dalam Otsus Papua, kita akan melihat perjalanan panjang selama 20 tahun ini dan harus fokus kepada agenda-agenda apa yang harus dikonsulidasi” ungkapnya.
Menurutnya, dengan adanya Otsus ini nantinya akan menjawab pembangunan-pembangunan yang akan melahirkan jati diri masyarakat Papua dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya dimiliki warga Papua. (RO/R-1)
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
Dampak penembakan ini telah meluas hingga melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
EKSPANSI proyek pembangunan dan meningkatnya konflik di Papua dinilai tidak hanya berdampak pada hilangnya wilayah adat.
INSIDEN penembakan pesawat di area bandara Boven Digoel dinilai menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera memperkuat sistem pengamanan bandara, terutama di Papua.
Film anak bergenre musikal-petualangan ini tidak hanya menyuguhkan keindahan visual, tetapi juga membawa pesan mendalam tentang relasi manusia dengan alam.
Pesawat Smart Air ditembak KKB saat mendarat di Karowai, Boven Digoel, Papua Selatan. Pilot dan kopilot dilaporkan tewas, sementara kondisi 13 penumpang masih belum dipastikan.
Tanggung jawab yang melekat pada para pemimpin daerah hasil Pilkada di Pulau Papua adalah untuk kesejahteraan rakyat.
Dia mendesak hal ini karena sudah terlalu lama terjadi kekosongan Anggota MRP, padahal keberadaan lembaga ini sangat strategis. Apalagi dalam rangka Pemilihan Umum 2024.
ANGGOTA DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) terpilih periode 2023-2028.
Perubahan UU Otsus juga diterbitkan seperangkat peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai penjabaran dari UU No 2 Tahun 2021.
Menurut Mahkamah, perubahan UU Otsus Provinsi Papua dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi, menjunjung harkat martabat dan melindungi hak dasar orang asli Papua
"Kami punya satu UU payung hukum yang besar adalah UU Otsus maka ada lex spesialis itu yang harus menjadi patokan kita di Papua."
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved