Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
OTONOMI khusus (Otsus) yang diselenggarakan di Tanah Papua bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat Papua. Hal itu ditegaskan pembicara dalam webinar bertajuk 'Otonomi Khusus Papua, untuk Siapa?' beberapa waktu lalu.
“Saya tegaskan lagi bahwa komitmen Presiden Joko Widodo untuk membangun Tanah Papua tidak pernah berubah. Hal itu bisa kita lihat dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat," ujar Staf Khusus Milenial Presiden Billy Mambrasar yang menjadi salah satu pembicara dalam webinar tersebut.
Menurut Billy untuk lebih meningkatkan lagi dampak positif Otsus di Papua, ada empat hal yang harus diperbaiki. Pertama yaitu merumuskan kebijakan turunan untuk menerjemahkan arahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, dalam tataran implementasi yang kontekstual.
Kedua, adanya kapabilitas dan kapasitas pemerintah daerah untuk dapat mengeksekusi kebijakan pembangunan dengan baik. Ketiga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, serta keempay penegakan hukum yang tegas untuk mereka yang melanggar konsitusi.
“Presiden Jokowi selalu dan tidak pernah berubah, secara tulus terus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Mari sekarang kita kerja bersama, dan kita kawal bersama implementasi dari kebijakan pembangunan kesejahteraan Papua,” ungkap Billy Mambrasar.
Pembicara lain, Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Bappenas Dr Velix Wanggai menyatakan otsus yang diberikan ke depan harus menghargai identitas Papua di atas tangannya sendiri dalam konteks pembangunan. "Dalam Otsus Papua, kita akan melihat perjalanan panjang selama 20 tahun ini dan harus fokus kepada agenda-agenda apa yang harus dikonsulidasi” ungkapnya.
Menurutnya, dengan adanya Otsus ini nantinya akan menjawab pembangunan-pembangunan yang akan melahirkan jati diri masyarakat Papua dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya dimiliki warga Papua. (RO/R-1)
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
MEDIA digital, terkhusus platform Twitter atau X, telah menjadi arena utama pertarungan wacana politik mengenai Papua dalam dua pemilu terakhir.
Festival Budaya Lembah Baliem kembali digelar tahun ini. Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) menganugerahkan penghargaan karena festival ini menghadirkan 1.500 pemain musik tradisional
Tanggung jawab yang melekat pada para pemimpin daerah hasil Pilkada di Pulau Papua adalah untuk kesejahteraan rakyat.
Dia mendesak hal ini karena sudah terlalu lama terjadi kekosongan Anggota MRP, padahal keberadaan lembaga ini sangat strategis. Apalagi dalam rangka Pemilihan Umum 2024.
ANGGOTA DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) terpilih periode 2023-2028.
Perubahan UU Otsus juga diterbitkan seperangkat peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai penjabaran dari UU No 2 Tahun 2021.
Menurut Mahkamah, perubahan UU Otsus Provinsi Papua dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi, menjunjung harkat martabat dan melindungi hak dasar orang asli Papua
"Kami punya satu UU payung hukum yang besar adalah UU Otsus maka ada lex spesialis itu yang harus menjadi patokan kita di Papua."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved