Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
OTONOMI khusus (Otsus) yang diselenggarakan di Tanah Papua bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat Papua. Hal itu ditegaskan pembicara dalam webinar bertajuk 'Otonomi Khusus Papua, untuk Siapa?' beberapa waktu lalu.
“Saya tegaskan lagi bahwa komitmen Presiden Joko Widodo untuk membangun Tanah Papua tidak pernah berubah. Hal itu bisa kita lihat dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat," ujar Staf Khusus Milenial Presiden Billy Mambrasar yang menjadi salah satu pembicara dalam webinar tersebut.
Menurut Billy untuk lebih meningkatkan lagi dampak positif Otsus di Papua, ada empat hal yang harus diperbaiki. Pertama yaitu merumuskan kebijakan turunan untuk menerjemahkan arahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, dalam tataran implementasi yang kontekstual.
Kedua, adanya kapabilitas dan kapasitas pemerintah daerah untuk dapat mengeksekusi kebijakan pembangunan dengan baik. Ketiga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, serta keempay penegakan hukum yang tegas untuk mereka yang melanggar konsitusi.
“Presiden Jokowi selalu dan tidak pernah berubah, secara tulus terus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Mari sekarang kita kerja bersama, dan kita kawal bersama implementasi dari kebijakan pembangunan kesejahteraan Papua,” ungkap Billy Mambrasar.
Pembicara lain, Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Bappenas Dr Velix Wanggai menyatakan otsus yang diberikan ke depan harus menghargai identitas Papua di atas tangannya sendiri dalam konteks pembangunan. "Dalam Otsus Papua, kita akan melihat perjalanan panjang selama 20 tahun ini dan harus fokus kepada agenda-agenda apa yang harus dikonsulidasi” ungkapnya.
Menurutnya, dengan adanya Otsus ini nantinya akan menjawab pembangunan-pembangunan yang akan melahirkan jati diri masyarakat Papua dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya dimiliki warga Papua. (RO/R-1)
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
Tanggung jawab yang melekat pada para pemimpin daerah hasil Pilkada di Pulau Papua adalah untuk kesejahteraan rakyat.
Dia mendesak hal ini karena sudah terlalu lama terjadi kekosongan Anggota MRP, padahal keberadaan lembaga ini sangat strategis. Apalagi dalam rangka Pemilihan Umum 2024.
ANGGOTA DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) terpilih periode 2023-2028.
Perubahan UU Otsus juga diterbitkan seperangkat peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai penjabaran dari UU No 2 Tahun 2021.
Menurut Mahkamah, perubahan UU Otsus Provinsi Papua dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi, menjunjung harkat martabat dan melindungi hak dasar orang asli Papua
"Kami punya satu UU payung hukum yang besar adalah UU Otsus maka ada lex spesialis itu yang harus menjadi patokan kita di Papua."
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved