Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
OTONOMI khusus (Otsus) yang diselenggarakan di Tanah Papua bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat Papua. Hal itu ditegaskan pembicara dalam webinar bertajuk 'Otonomi Khusus Papua, untuk Siapa?' beberapa waktu lalu.
“Saya tegaskan lagi bahwa komitmen Presiden Joko Widodo untuk membangun Tanah Papua tidak pernah berubah. Hal itu bisa kita lihat dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat," ujar Staf Khusus Milenial Presiden Billy Mambrasar yang menjadi salah satu pembicara dalam webinar tersebut.
Menurut Billy untuk lebih meningkatkan lagi dampak positif Otsus di Papua, ada empat hal yang harus diperbaiki. Pertama yaitu merumuskan kebijakan turunan untuk menerjemahkan arahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, dalam tataran implementasi yang kontekstual.
Kedua, adanya kapabilitas dan kapasitas pemerintah daerah untuk dapat mengeksekusi kebijakan pembangunan dengan baik. Ketiga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, serta keempay penegakan hukum yang tegas untuk mereka yang melanggar konsitusi.
“Presiden Jokowi selalu dan tidak pernah berubah, secara tulus terus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Mari sekarang kita kerja bersama, dan kita kawal bersama implementasi dari kebijakan pembangunan kesejahteraan Papua,” ungkap Billy Mambrasar.
Pembicara lain, Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Bappenas Dr Velix Wanggai menyatakan otsus yang diberikan ke depan harus menghargai identitas Papua di atas tangannya sendiri dalam konteks pembangunan. "Dalam Otsus Papua, kita akan melihat perjalanan panjang selama 20 tahun ini dan harus fokus kepada agenda-agenda apa yang harus dikonsulidasi” ungkapnya.
Menurutnya, dengan adanya Otsus ini nantinya akan menjawab pembangunan-pembangunan yang akan melahirkan jati diri masyarakat Papua dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya dimiliki warga Papua. (RO/R-1)
Selama ini, sektor pertanian di Papua terbebani oleh ongkos pengiriman pupuk yang sangat mahal.
POLRES Mamberamo Raya menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas sungai yang terjadi di Sungai Mamberamo dan mengakibatkan tiga orang warga dilaporkan hilang terbawa arus, Jumat (16/1).
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Kondisi ini dipicu oleh aktivitas Bibit Siklon Tropis 91W dan penguatan Monsun Asia yang meningkatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang di jalur Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.
Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Daerah Papua mencatat 104 aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan korban 94 orang meninggal dunia.
Papua merupakan tanah yang sarat dengan nilai-nilai kedamaian
Tanggung jawab yang melekat pada para pemimpin daerah hasil Pilkada di Pulau Papua adalah untuk kesejahteraan rakyat.
Dia mendesak hal ini karena sudah terlalu lama terjadi kekosongan Anggota MRP, padahal keberadaan lembaga ini sangat strategis. Apalagi dalam rangka Pemilihan Umum 2024.
ANGGOTA DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) terpilih periode 2023-2028.
Perubahan UU Otsus juga diterbitkan seperangkat peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai penjabaran dari UU No 2 Tahun 2021.
Menurut Mahkamah, perubahan UU Otsus Provinsi Papua dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi, menjunjung harkat martabat dan melindungi hak dasar orang asli Papua
"Kami punya satu UU payung hukum yang besar adalah UU Otsus maka ada lex spesialis itu yang harus menjadi patokan kita di Papua."
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved