Jokowi-Ma'ruf Dinilai Berhasil dalam Pembangunan Infrastruktur

PRESIDEN Joko Widodo-Maaruf Amin harus melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya bahkan dapat melakukan perombakan menteri jika dinilai kinerja menteri tidak optimal. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan kinerja pemerintah lebih baik untuk lima tahun ke depan. Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P-LIPI)

Aisah Putri Budiatri mengatakan capaian Joko Widodo-Maaruf Amin selama setahun pemerintahan menjalankan lima poin prioritas belum memberikan hasil yang menggebirakan. Hal tersebut dinilai normal karena pemerintah menghadapi pandemi covid-19 yang berdampak besar terhadap dunia.

"Memang kondisi saat ini belum ada hasil optimal apalagi yang dihadapi dengan pandemi. Dari lima poin itu sudah ada upaya untuk jalankan prioritas karena memang ada problematika," ujarnya.

Dalam diskusi daring Evaluasi dan Proyeksi Janji di Tengah Pandemi, Selasa (20/10) dia menilai upaya menjalankan prioritas tersebut hanya satu yang dapat dirasakan kinerjanya oleh masyarakat yakni terkait pembangunan infrastruktur. Sedangkan yang lainnya masih mengadapi banyak masalah.

"Pembangunan SDM misalnya dengan kartu prakerja masih banyak masalah seperti sasaran, konten bahkan isu terakhir ada joki. Sedangkan pembangunan infrastruktur ada hasilnya dan konsisten. Dari segi upaya kementerian PUPR dan perhubungan memiliki projek pelaksanan dibanding kementerian lain. Artinya pencapaian ini cukup baik," ungkapnya.

Sementara itu upaya pemerintah melakukan penyederhanaan bentuk regulasi melalui mekanisme omnimbus law dinilainya pemerintah telah menunjukan dua masalah. Pertama yakni pemerintah dalam proses penggodokam RUU tidak dijalankan dengan hati-hati. Kedua penyusunan RUU juga dinilai tidak inklusif sehingga melahirkan penolakan yang seharusnya menjadi icon atau prestasi pemerintah saat ini.

"Ada tugas dan fungsi pemerintah yang tidak optimal dilakukan apalagi ini menjadi prioritas yang mau dilakukan Jokowi yang sudah direncanakan sejak awal. Jadi seharusnya hati-hati," imbuhnya.

Alih-alih menyederhanalan regulasi Aisyah menilai pemerintah justru akan dipenuhi dengan berbagai aturan turunan yang menimbulkan kompleksitas baru.

"Dan omnimbus ini tidak menyederhanakan aturan karena akan menurunkan banyak aturan yang  menimbulkan kompleksitas baru dibandingkan penyederhanaan aturan"  

Di sisi transformasi ekonomi Joko Widodo-Maaruf Amin belum menorehkan kebijakan ril yang berdampak pada ekonomi  termasuk kebijakan yang dihasilkan sebaliknya dilihat dari UU Minerba.

"Ini mendorong adanya ektraksi batubara lebih besar. Ini juga jadi anomali dari tujuan dan cita-cita. Lima prioritas ini kita belum bisa mengabarkan kabar gembira kecuali infrastruktur tadi," ungkapnya.

Sementara itu terkait isu sosial politik Joko Widodo-Maaruf Amin tidak disentuh sama sekali. Hal tersebut menjadi penilaian buruk karena mengalami stagnasi bahkan kemunduran. Padahal perhatian terhadap isu HAM dapat menjadi langkah prestasi presiden.

"Misalnya tentang pelanggaran HAM belum ada hasil investigasinya. Penyelesaian konflik. Memang ada Inpres soal Papua tapi itu ternyata hanya isu tentang pembangunan padahal kalau melihat konflik di sana sangat rumit. (OL-4)