Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
SEHARI menjelang setahun masa pemerintahannya, kemarin, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang fokus pada penanganan pandemi covid-19.
Dalam rapat, Presiden Jokowi meminta rencana pemerintah memberikan vaksin covid-19 kepada masyarakat dipersiapkan dengan baik dan
detail, mulai dari pengadaan, distribusi, sampai implementasi di lapangan.
“Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Jadi, saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin,” kata Presiden Jokowi.
Tahap implementasi, lanjutnya, merupakan titik kritis dari proses vaksinasi sehingga harus benar-benar dijelaskan gamblang kepada masyarakat.
“Prosesnya seperti apa. Siapa yang pertama disuntik terlebih dulu dan apa alasannya. Itu harus dijelaskan betul kepada publik. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, itu juga dijelaskan betul,” lanjut Presiden.
Presiden juga mengingatkan pentingnya persiapkan teknis pelaksanaan di lapangan, termasuk penyediaan pelatihan kepada petugas yang terlibat.
“Saya minta agar WHO dilibatkan agar mereka bisa memberikan training-training sehingga standarnya menjadi jelas. Karena vaksin ini harus
mendapatkan perlakuan spesifik, tiap vaksin beda-beda,” ujar Presiden.
Yang tidak kalah penting, pemerintah juga harus bisa memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat mengenai hal yang berkaitan vaksin, mulai dari kehalalan dan kualitas. “Jika tidak, ini akan dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian masyarakat demo lagi karena memang masyarakat sekarang ini dalam posisi yang sulit. Kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja,” jelas Jokowi.
Titik keseimbangan
Presiden berharap pemberian vaksin bisa berjalan lancar sehingga situasi segera kembali normal. Ketika saat itu tiba, kegiatan ekonomi kembali bergeliat sehingga pendapatan masyarakat juga terangkat kembali.
“Semoga, awal tahun depan, kita mulai vaksinasi hingga keadaan pulih kembali, keadaan menuju ke normal, pariwisata hidup lagi, hotel-hotel penuh lagi. Toko-toko mulai kedatangan pembeli sebanyak seperti sebelum pandemi atau mungkin lebih baik,” papar mantan wali kota Solo itu.
Jokowi mengungkapkan selama tujuh bulan menangani pandemi, pemerintah terus bekerja keras mencari titik keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.
“Kesehatan publik tetap nomor satu. Tetapi, memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi,” tuturnya.
Jika mengorbankan ekonomi, imbuh Presiden, kehidupan masyarakat akan terdampak. Oleh karena itu, pemerintah juga mengeluarkan tindakan untuk meminimalkan dampak ekonomi yang ditimbulkan
pandemi.
“Jika kita mengorbankan ekonomi sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang. Ini bukan opsi yang bisa kita ambil. Sekali lagi, kita harus mencari keseimbangan yang pas,” tandas Jokowi. (X-3)
Putra bungsu Presiden Jokowi itu juga menyebut bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.
Ia menilai ada perpecahan antara Jokowi dengan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Beragam pembangunan telah dilakukan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
JIKA tidak ada aral melintang pada 20 Oktober 2024 nanti, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan segera berakhir.
"Pada pilihan 2019, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya untuk sementara ini masih banyak ke Ganjar Pranowo," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan
Surya Paloh menyampaikan pesan kepada seluruh anggota Fraksi NasDem agar tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin (Jokowi-Maruf).
Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan itu yakni Kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas, YM.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKM dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
KPK mendalami pemberian uang dalam pengurusan pencairan dana PEN Kabupaten Muna di Kemdagri sebagai pelicin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved