Kampanye Pilkada Diklaim Kondusif

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan masa kampanye pilkada yang sudah berjalan 20 hari sejak 26 September berlangsung semakin kondusif. Evaluasi dan perbaikan tahapan ini menjadi perhatian dalam mencegah pelanggaran, khususnya menyangkut protokol kesehatan covid-19.

“Secara umum tahapan kampanye berjalan kondusif. Meski demikian, upaya-upaya untuk meningkatkan mutu dan manajemen atau tata kelola kampanye harus terus dilakukan,” kata Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, kemarin.

Menurut dia, KPU RI terus meningkatkan komunikasi dengan KPU daerah dalam rangka evaluasi dan perbaikan tahapan kampanye yang akan berakhir 5 Desember.

Pelaksanaan tahapan kampanye yang berlangsung 71 hari itu menjadi fokus perhatian KPU karena setiap pelanggaran dapat berdampak buruk bagi mutu demokrasi serta kesehatan masyarakat.

“Kami KPU RI pada Kamis (15/10) telah melakukan rapat koordinasi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kampanye bersama KPU provinsi se-Indonesia secara daring. Tiap-tiap KPU provinsi telah mempresentasikan penyelenggaraan tahapan kampanye serta kendala-kendala yang dihadapi,” ungkapnya.

Kendala yang muncul sangat khas sehingga bisa ditangani dengan cara yang khusus juga. Mengenai penanganannya, kata dia, tiap-tiap KPU daerah telah memiliki solusinya. “Selain itu, juga disampaikan langkah-langkah antisipasi dan solusinya,” tukasnya.

Sementara itu, selama 20 hari pertama masa kampanye dilaporkan ada 3.471 kegiatan. Dari jumlah itu, hanya 212 kegiatan kampanye yang menggunakan sarana daring.

Hal itu terungkap dari laporan monitoring kampanye oleh KPU RI per 13 Oktober. Data itu menjelaskan sebanyak 3.471 kegiatan kampanye telah berlangsung sejak 26 September di 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020.

Dari jumlah kegiatan tersebut, hanya 4% atau 212 kegiatan kampanye berbasis virtual atau daring. Adapun 3.259 atau 96% kegiatan kampanye dilakukan secara offline atau tatap muka.

Kampanye tatap muka, diakui KPU, masih sulit dihilangkan dan baru 4% saja yang berkampanye secara daring atau virtual.

Bahkan, beberapa paslon menganggap kampanye daring tidak efektif mengingat jangkauan geografis serta kendala sinyal dan data yang belum sepenuhnya sama di seluruh Indonesia.

Kemudian 3.462 atau 99,7% dari total kegiatan kampanye berlangsung dengan memperhatikan protokol kesehatan. Sisanya atau sembilan kegiatan tatap muka terjadi dengan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku. (Cah/X-6)