Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo mengatakan bahwa jika ada perbedaan pendapat dan pandangan itu seharusnya dicarikan titik temu solusinya, bukan bertindak anarkis.
Menurut dia, masyarakat juga harus selektif dan cerdas dalam memilah informasi agar tidak terpancing provokasi apalagi sampai berbuat anarkis.
”Demokrasi dijalankan dengan kebebasan untuk menjamin aspirasi, tapi merusak fasilitas umum, menghancurkan fasilitas negara itu tidak bisa ditolerir, harus ditindak tegas. Karena ini bisa merusak keadaban kehidupan berbangsa dan bernegara kita,” ujar Benny Susetyo dalam keterangan di Jakarta, Kamis (15/10).
Pria yang akrab disapa Romo Benny menyebutkan bahwa sebetulnya tindakan anarkis ini adalah pelanggaran terhadap hak publik dan juga pelanggaran terhadap orang untuk mendapatkan rasa aman, tenteram, dan damai.
Padahal, menurut dia, setiap ada pelanggaran konstitusi seharusnya masuk dalam "judicial review" atau uji materi lewat Mahkamah konstitusi (MK).
”Pemerintah dalam hal ini juga harus lebih transparan, kemudian memberi respons kepada masyarakat melalui tanggapan terbuka sehingga tahu keberatannya di mana. Tentu sudah ada kesempatan untuk melakukan uji materi. Adu argumen dan data di situ saja,” tutur Benny.
Romo Benny menuturkan bahwa di MK sudah ada mekanisme untuk menentukan perkara ini, maka sebaiknya dilakukan saja uji materi di sana, bukan malah melakukan tindakan anarkis.
Ketika anarkis terjadi, Benny menyebut bahwa pemerintah harus tegas dan berani memutus tali kekerasan dengan menindak siapapun pelaku, provokator serta penyandang dananya.
”Itu harus transparan diungkapkan ke publik, supaya tidak menimbulkan salah penafsiran yang berbeda-beda. Karena ini pelanggaran hukum yang tidak ada kaitannya dengan motif-motif yang lain. Masyarakat juga jangan terpancing dengan wa-wa grup yang memprovokasi untuk merusak itu,” ucapnya.
Masyarakat, kata dia, juga harus melihat persoalan itu secara utuh jangan sepotong-sepotong, karena pemberitaan yang tidak utuh inilah kemudian masyarakat terprovokasi, maka harus cerdas dan selektif dalam memilah pemberitaan-pemberitaan itu sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi dan terjebak dalam hal itu.
”Media harus mampu juga memberitakan kebenaran karena peranan media sangat penting untuk membangun dialog yang konstruktif dan tidak emosional. Kita berharap media massa itu menggunakan strategi yaitu media damai,” katanya.
Selain itu, Benny juga prihatin atas maraknya keterlibatan anak-anak sekolah, khususnya SMA/SMK dalam aksi yang berujung anarkis ini.
Menurut dia, anak-anak ini mudah terprovokasi hingga melakukan vandalisme sebagai cara mengatasi masalah yang sebetulnya itu salah. Romo Benny menilai ada yang salah dalam sistem pendidikan saat ini.
”Kita gagal dalam pendidikan kritis untuk membangun karakter pendidikan itu sehingga anak-anak akhinya menjadi objek dari eksploitasi. Anak-anak itu sebetulnya kurang memahami masalah dan realita tapi lebih digerakkan oleh emosi dan solidaritas,” kata Benny.
Menurut dia, hal ini adalah pekerjaan rumah besar bagi menteri pendidikan untuk berani mengoreksi sistem pendidikan yang ada.
Dia mengatakan harus dicarikan solusi agar anak-anak sekolah ini punya harapan untuk masa depannya dan diarahkan energi mereka untuk menambah keterampilan, bukan untuk brutalisme.
”Kalau anak-anak itu mampu kreatif dan inovatif serta berpikir kritis maka mereka tidak akan mudah terjebak ke dalam vandalisme itu,” ujarnya. (Antara/OL-09)
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menawarkan beasiswa kepada 5 anak nelayan di Kp. Ciwaru, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi.
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan dukungan penuh terhadap peluncuran Gerakan Nasional Waktu Bermain Anak dan Penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pentingnya peran pengajar dalam menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila secara holistik.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi bersama jajaran pimpinan BPIP melakukan audiensi strategis ke Kementerian Hukum RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang BPIP (RUU BPIP)
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengumumkan sebanyak 76 dari total 130 ribu peserta seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat pusat 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved