Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly diminta mencopot Kepala Lapas Tangerang Jumadi dan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kakanwilkumham) Banten Andika Dwi Prasetya. Kedua pejabat tersebut harus bertanggung jawab atas pelarian Cai Changpang, terpidana hukuman mati narkotika yang kabur dengan menggali lubang.
"Mereka yang paling bertanggung jawab," kata Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10).
Bendahara Umum DPP NasDem itu menyebut Komisi III akan terus mengawasi kasus pelarian Cai Changpang. Aparat terkait diharapkan bisa segera meringkus narapidana narkotika tersebut.
"Semoga dalam waktu dekat tertangkap biar sekalian tahu siapa yang membantunya kabur," ungkap dia.
Baca juga: Kejagung Bantah Tudingan Maladministrasi dalam Kasus Joko Tjandra
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding melihat pelarian Cai Changpan sudah sangat terencana. Dia meyakini pelarian itu tidak hanya melibatkan petugas biasa.
"Sepertinya sudah dirancang dengan baik. Pastinya, untuk hal itu melibatkan banyak pihak," kata Suding dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta pemerintah tidak melindungi pejabat teras dalam kasus pelarian ini. Jangan sampai hanya petugas penjaga yang dikorbankan dalam kasus ini.
Terpidana hukuman mati Cai Changpang kabur dari tahanannya. Pelarian itu mengakibatkan empat pegawai dan seorang kepala keamanan Lapas Tangerang dicopot. (OL-1)
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved