Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
MESKIPUN berada di tengah krisis pandemi covid-19, kinerja sektor pertanian dilaporkan tetap berada di zona pertumbuhan positif. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian terus bertumbuh positif selama dua triwulan berturut-turut.
Pada triwulan I 2020, saat perekonomian Indonesia tumbuh 2,97%, sektor pertanian sempat melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2019 yang mencapai 1,82%. Namun, pertumbuhan sektor itu tetap di jalur positif, yakni di level 0,02%, dengan kontribusi pada perekonomian nasional mencapai 12,84%, lebih tinggi daripada kontribusinya pada periode yang sama sebesar 12,65%.
Adapun pada triwulan II 2020, sektor pertanian bertumbuh hingga 16,24% secara kuartal ke kuartal (q to q) saat banyak sektor usaha
lain terkontraksi ke level negatif. Jika dilihat secara tahunan, sektor pertanian juga tetap tumbuh 2,19% year on year (yoy).
Dalam kaitan itulah, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar momentum pertumbuhan di sektor pertanian dilanjutkan demi menopang kesejahteraan petani dan nelayan.
“Pertumbuhan positif di sektor pertanian ini perlu kita jaga momentumnya sehingga memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan petani dan nelayan,” tegas Presiden pada rapat mengenai korporasi petani dan nelayan dalam mewujudkan transformasi ekonomi, kemarin.
Presiden juga mengapresiasi sektor pertanian yang telah memberikan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami perlambatan di tengah pandemi. Karena itu, Jokowi meminta jajaran kementerian dan lembaga terkait agar mendayagunakan momentum positif tersebut dengan merealisasikan model bisnis yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi petani.
“Jika kapasitas ekonomi petani dengan berkelompok meningkat, petani akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dan akses teknologi informatika, serta memiliki permodalan yang cukup untuk memperkuat pemasaran,” cetus Presiden.
Paralel dengan hal itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, sesuai arahan Presiden, pihaknya memerintahkan jajaran terkait untuk mendorong pemberian stimulus kepada petani dan nelayan agar memberikan dampak lebih besar pada perekonomian nasional.
“Dukungan kepada petani dan nelayan diperlukan untuk mengungkit kontribusinya pada perekonomian nasional. Pembentukan korporasi bagi petani dan nelayan menjadi salah satu instruksi Presiden,” papar Airlangga melalui siaran pers, kemarin.
Penopang
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan sektor pertanian menjadi penopang pendapatan negara dan kehidupan masyarakat Indonesia selama pandemi covid-19.
“Selama tujuh bulan kita berhadapan dengan covid-19, pertanian menyumbang pendapatan negara. Semua sektor pertanian tumbuh menjadi 16,42%. Ada juga yang tumbuh di atas 2%, yakni infokom karena semua memakai handphone. Tapi yang tumbuh secara nyata itu pertanian,” kata Syahrul saat meluncurkan kartu petani di Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, kemarin.
Head of Research Center for Indonesian Policy Studies, Felippa Ann Amanta, menilai kesejahteraan petani di tengah pandemi perlu ditingkatkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh anggota legislatif, menurut Felippa, dapat memacu peningkatan foreign direct investment sehingga diharapkan mampu berdampak positif pada kesejahtera an petani di Tanah Air dan peningkatan produksi pertanian domestik. (Mir/Ant/X-6)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved