Ketua DPR Minta Pemerintah Turunkan Harga Tes Swab

KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengendalikan tarif tes swab atau tes usap yang berbasis PCR (polymerase chain reaction) sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran covid-19. Harga tes yang terjangkau akan mendorong masyarakat untuk melakukan tes usap mandiri.

“Mengimbau pada pemerintah agar pelaksanaan tes swab harganya bisa diturunkan, ada standardisasi harga. Walau disesuaikan dengan tempat atau provinsi/kabupaten tertentu, kalau harganya diturunkan, ini akan mendorong masyarakat untuk melakukan tes swab secara mandiri,” ungkap Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).

Puan melanjutkan, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tes usap mandiri dapat membantu pemerintah melakukan pengendalian penyebaran covid-19.

“Pada pemerintah, terkait tes swab yang saat ini sudah mulai dilakukan massal, kalau nanti harganya diturunkan, sehingga bisa membuat masyarakat punya kesadaran untuk tes mandiri, itu akan lebih baik,” ujarnya.

Puan menegaskan, penanganan pandemi covid-19 harus dilakukan secara menyeluruh dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Kesadaran masyarakat juga harus terus ditingkatkan dalam memutus mata rantai covid-19, khususnya dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan, mengenakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir.

“Saya minta penanganan covid-19 punya standardisasi atau pakem yang jelas di seluruh Indonesia sehingga penanganannya akan bermanfaat dan secara komprehensif menjadi satu kesatuan gotong royong menangani covid-19 secara menyeluruh,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo pihaknya sudah menerima perkiraan harga tes usap untuk dijadikan standar. 

"Kami sampaikan bahwa BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) telah memberikan estimasi harga untuk yang sifatnya kontraktual sebesar Rp439.000 per spesimen sedangkan untuk yang sifatnya mandiri, usulan dari BPKP adalah Rp797.000," ungkap Doni, di Kantor BNPB, di Jakarta, Senin (28/9). (Ant/P-2)