Penundaan Pilkada Jangan Tergesa-gesa

WACANA penundaan Pilkada 2020 harus ditimang secara matang.

Pemerintah bersama seluruh pihak terkait harus terlebih dahulu melakukan prakondisi untuk mengetahui gambaran terkait dampak dan bagaimana cara mengantisipasi persoalan yang ada.

"Jika langsung menunda tanpa ada usaha, ini terkesan terlalu pasrah dan ingin menghindar dari kenyataan," ujar Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow melalui keterangan resmi, Minggu (20/9).

Ia sangat memahami bahwa keselamatan rakyat tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, perhatian terhadap hal tersebut harus diimplementasikan ke dalam sebuah kebijakan yang matang.

"Yang jadi pertanyaan sekarang apakah perhatian itu sudah kita laksanakan dengan baik? Di sini perlu ada evaluasi untuk melihat di mana letak persoalannya. Bukan dengan buru-buru mengusulkan penundaan pilkada," tuturnya.

Jeirry menganggap polemik yang terjadi terkait pilkada serentak tidak lain karena sebagian besar pihak hanya ingin mencari solusi yang termudah tanpa mendalami persoalan sebenarnya.

"Jika mau didalami, perosalan ini muncul karena ada ketidakberesan penyelenggara yang tidak mengantisipasi tahapan pendaftaran calon. Ini menjadi ramai diperbincangkan sebagai pembuat cluster penularan covid-19 baru," jelasnya.

Meskipun dalam kenyataannya terjadi pengumpulan massa pada masa pendaftaran, seharusnya, penyelenggara tidak boleh pasrah tanpa melakukan perbaikan.

Lagi pula, sambung dia, pilkada tidak bisa dijadikan kambing hitam dari kegagalan dalam menangani penyebaran covid-19.

"Tanpa ada pilkada, setiap hari ada saja orang beraktivitas di pasar, kantor, tanpa protokol kesehatan yang ketat," tandasnya.

Oleh karena itu, ia mendesak penyelenggara pilkada menyesuaikan atau menghilangkan berbagai hal dalam tahapan yang berpotensi menjadi media penularan covid-19.

Mekanisme teknis dalam setiap tahapan harus disederhanakan. Tidak boleh persis sama dengan pada masa normal.

Jika ada hal yang bisa menjadi media penularan, itu bisa saja ditiadakan. Itu bagian dari risiko yang harus diambil demi kebaikan dan keselamatan bersama. Tidak boleh takut untuk melakukan hal itu.

"Misalnya, dalam tahapan penetapan calon nanti atau kampanye, pengerahan massa harus dilarang dan jika terjadi harus ditindak dengan tegas. Berikan sanksi sesuai dengan regulasi yang ada," pungkas Jeirry. (OL-8)