Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGERTIAN mengenai bela negara mesti disosialisasikan pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya supaya tugas yang digariskan UUD 1945 ini tidak dipahami secara sempit sebab seluruh profesi bisa menjadi bagian pertahanan negara.
"Pembelaan terhadap negara tidak selalu angkat senjata namun sesuai profesi masing-masing. Bela negara wajib bagi seluruh warga negara," kata analis kebijakan publik Leo Agustino dalam diskusi virtual bertajuk Bela Negara, Komponen Cadangan dan Ancaman Keamanan Nasional, Senin (31/8).
Menurut Leo, ketetapan menyangkut kewajiban membela Tanah Air telah banyak digariskan regulasi termasuk oleh UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Secara pokok, bela negara berlaku bagi semua warga negara, akan tetapi tidak harus bersifat militer.
Kewajiban ini disesuaikan dengan kemampuan tiap profesi. Bahkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, kewajiban ini memberikan pemaknaan yang luas mengenai bela negara.
"Bela negara dilakukan dengan penuh kesadaran dan kehormatan bagi setiap warga negara. Bela negara merupakan semacam hak dan kewajiban untuk melaksanakannya," ungkapnya.
Pada kesempatan sama, Direktur Komunikasi IPRC Arlan Siddha mengatakan milenial membutuhkan pemahaman utuh soal program bela negara maupun komponen cadangan. Keduanya kerap disangkutkan dengan isu militeristik dan ketakutan atas pengalaman 32 tahun masa orde baru. "Program ini juga mengandung ketakutan setelah 32 tahun Indonesia dipimpin oleh rezim militer," tutur Arlan.
Padahal, lanjut Arlan, dua program Kementerian Pertahanan ini bersifat sukarela. Sangat berbeda jauh dengan kondisi seperti negara lain yang mewajibkan masyarakatnya mengikuti pendidikan militer seperti di Korea Selatan atau Singapura.
Lebih jauh, Arlan mengatakan pemerintah mesti membuat antisipasi kemunculan upaya yang mengancam keamanan dari peserta dua program ini. "Bukan tidak mungkin akan adanya potensi yang lulus atau telah mengikuti program ini malah memanfaatkannya untuk melawan pemerintah," pungkasnya. (P-2)
PT Perta Arun Gas (PAG) menggelar simulasi pengamanan pelabuhan skala besar.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Wali Kota Crans-Montana meminta maaf setelah terungkap Bar Le Constellation, lokasi kebakaran maut yang menewaskan 40 orang, tidak diaudit sejak 2019.
Apakah perjalanan Grab bisa direkam suaranya? Pertanyaan ini kerap muncul terkait keamanan, dokumentasi pribadi, hingga bukti jika terjadi hal tidak diinginka
Survei Gallup memang menjadi bukti bahwa Indonesia kompetitif dan aman bagi Warga Negara Asing (WNA), namun aspek perlindungan internal tetap harus dibenahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved