Kamis 20 Agustus 2020, 15:17 WIB

Pemerintah Habiskan Rp90,45 Miliar untuk Bayar Buzzer

Hilda Julaika | Politik dan Hukum
Pemerintah Habiskan Rp90,45 Miliar untuk Bayar Buzzer

Dok.MI
Ilustrasi

 

INDONESIA Corruption Watch (ICW) melaporkan pemerintah pusat telah mengeluarkan anggaran belanja untuk influencer mencapai Rp90,45 miliar. Para influencer ini dibayar untuk melakukan sosialisasi program-program pemerintah.

“Total anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer mencapai Rp90,45 miliar,” kata Peneliti ICW Egi Primayoga dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (20/8).

Egi mencontohkan dari pengunaan anggaran ini untuk sosialiasasi penanganan covid-19. Presiden Jokowi bahkan sempat mengundang artis-artis ke istana dan setelahnya para public figure ini ikut mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait covid-19.

Telah ditemukan 40 paket pengadaan dengan dua kata kunci yakni, “Influencer” dan “Key Opinion Leader”. Menurutnya, anggaran untuk influencer semakin marak sejak tahun 2017.

Menurutnya, penggunaan influencer untuk mempromosikan kebijakan adalah hal yang wajar. Namun, melihat anggarannya yang tinggi ICW menilai pemerintahan Jokowi ini terlalu sering menggunakan jasa influencer. Pihaknya menghawatirkan karena penggunaan influencer justru rawan misinformasi kebijakan.

“Melakukan promosi melalui jasa influencer di satu sisi tidak masalah tapi sisi lain gitu ya yang lainnya informasi yang disampaikan oleh para investor tidak selalu tepat, tidak jarang justru menyebarkan informasi yang keliru atau disinformasi,” kritiknya.

Baca juga: Istana: Pemerintah Tidak Terkait Buzzer Penyerang Bintang Emon

Selain itu, ICW pun menilai terlalu sering menggunakan jasa influencer akan menggiring opini publik terlalu kuat. Sehingga hal-hal seperti ini dinilainya tidak sehat dalam negara demokrasi seperti Indonesia.

“Karena pertama dia bisa mengaburkan substansi kebijakan yang telah disusun begitu dan pada ujungnya berakibat pada tertutupnya ruang percakapan publik tentang kebijakan itu percakapan yang saya maksud disini,” jelasnya.

Adapun ICW memperoleh angka ini dari penelusuran aktivitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah pusat. Informasi PBJ ini diperoleh dari penelusuran pada situs LPSE Kementerian maupun Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). (OL-4)

Baca Juga

MI/Susanto

Dongkrak Indeks Korupsi, Kejagung Gencarkan Pengusutan Kasus

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 01 Februari 2023, 21:31 WIB
Salah satu terobosan yang dilakukan penyidik Kejagung adalah membuktikan kerugian perekonomian negara dalam dua perkara korupsi pada tahun...
Dok. Bawaslu.go.id

Bawaslu Kalteng Temukan Dugaan Dukungan Ganda Bacalon DPD RI

👤Antara 🕔Rabu 01 Februari 2023, 20:42 WIB
Bawaslu Kalteng Temukan Dugaan Dukungan Ganda Bacalon DPD...
 MI/USMAN ISKANDAR

PKS Justru 'Pede' Golkar yang bakal Merapat ke Koalisi Perubahan

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Rabu 01 Februari 2023, 19:58 WIB
Partai yang dipimpin Ahmad Syaikhu itu justru percaya diri Golkar bakal bergabung dengan Koalisinya...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya