Kamis 20 Agustus 2020, 15:17 WIB

Pemerintah Habiskan Rp90,45 Miliar untuk Bayar Buzzer

Hilda Julaika | Politik dan Hukum
Pemerintah Habiskan Rp90,45 Miliar untuk Bayar Buzzer

Dok.MI
Ilustrasi

 

INDONESIA Corruption Watch (ICW) melaporkan pemerintah pusat telah mengeluarkan anggaran belanja untuk influencer mencapai Rp90,45 miliar. Para influencer ini dibayar untuk melakukan sosialisasi program-program pemerintah.

“Total anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer mencapai Rp90,45 miliar,” kata Peneliti ICW Egi Primayoga dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (20/8).

Egi mencontohkan dari pengunaan anggaran ini untuk sosialiasasi penanganan covid-19. Presiden Jokowi bahkan sempat mengundang artis-artis ke istana dan setelahnya para public figure ini ikut mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait covid-19.

Telah ditemukan 40 paket pengadaan dengan dua kata kunci yakni, “Influencer” dan “Key Opinion Leader”. Menurutnya, anggaran untuk influencer semakin marak sejak tahun 2017.

Menurutnya, penggunaan influencer untuk mempromosikan kebijakan adalah hal yang wajar. Namun, melihat anggarannya yang tinggi ICW menilai pemerintahan Jokowi ini terlalu sering menggunakan jasa influencer. Pihaknya menghawatirkan karena penggunaan influencer justru rawan misinformasi kebijakan.

“Melakukan promosi melalui jasa influencer di satu sisi tidak masalah tapi sisi lain gitu ya yang lainnya informasi yang disampaikan oleh para investor tidak selalu tepat, tidak jarang justru menyebarkan informasi yang keliru atau disinformasi,” kritiknya.

Baca juga: Istana: Pemerintah Tidak Terkait Buzzer Penyerang Bintang Emon

Selain itu, ICW pun menilai terlalu sering menggunakan jasa influencer akan menggiring opini publik terlalu kuat. Sehingga hal-hal seperti ini dinilainya tidak sehat dalam negara demokrasi seperti Indonesia.

“Karena pertama dia bisa mengaburkan substansi kebijakan yang telah disusun begitu dan pada ujungnya berakibat pada tertutupnya ruang percakapan publik tentang kebijakan itu percakapan yang saya maksud disini,” jelasnya.

Adapun ICW memperoleh angka ini dari penelusuran aktivitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah pusat. Informasi PBJ ini diperoleh dari penelusuran pada situs LPSE Kementerian maupun Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). (OL-4)

Baca Juga

Antara

RUU Pemilu Perlu Tingkatkan Batas Sumbangan Kampanye

👤Tri Subarkah 🕔Minggu 24 Januari 2021, 22:30 WIB
Ia juga mendorong agar laporan dana kampanye diatur lebih ketat dengan dengan audit investigatif, transparan, dan...
Antara

Munarman FPI Berang ke PPATK, Ini Penyebabnya

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 24 Januari 2021, 20:06 WIB
“Memangnya kalau dari luar negeri itu otomatis bandit semua apa, koruptor semua apa? Seperti para elit di sini,”...
Antara

PPATK Sebut FPI Banyak Terima Dana dari Luar Negeri

👤Despian Nurhidayat 🕔Minggu 24 Januari 2021, 19:45 WIB
"Iya itu betul, tapi kan belum berarti bisa disimpulkan apa-apa. Transaksi ke luar negeri biasa juga dilakukan organisasi, individu,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya