Jumat 14 Agustus 2020, 16:05 WIB

ICW Pertanyakan Komitmen Jokowi Terkait Pemberantasan Korupsi

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
ICW Pertanyakan Komitmen Jokowi Terkait Pemberantasan Korupsi

AFP
Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2020, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

 

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo dalam urusan pemberantasan korupsi. Hal itu menanggapi pidato kenegaraan Presiden yang menyatakan pemerintah tak main-main dalam memberantas korupsi.

"ICW cukup tercengang dan kaget mendengar pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di DPR yang mengatakan pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Jumat (14/8).

ICW menyebut sejumlah peristiwa beberapa waktu belakangan menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. ICW mempersoalkan pemilihan Ketua KPK periode baru, adanya pemberian grasi kepada narapidana koruptor, penuntasan kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan.

ICW juga mengungkit revisi undang-undang KPK yang dinilai melemahkan komisi antirasuah. Harapan yang sempat diungkapkan Presiden untuk membuat Perppu mengenai revisi UU KPK, ungkap Kurnia, juga tidak direalisasikan Presiden.

"Narasi janji yang sempat diucapkan Presiden terkait dengan Perppu KPK pun faktanya hanya omong kosong belaka," ujar Kurnia.

Baca juga : Jokowi: Pemerintah Tidak Main-Main dengan Pemberantasan Korupsi

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Presiden juga mengatakan upaya pemberantasan korupsi kini dilakukan dengan meningkatkan pencegahan pembenahan tata kelola.

Hal itu disampaikannya dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2020, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

"Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," ucap Presiden.

Presiden mengatakan ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif.

Namun, fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi.

"Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM. Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan," ujarnya. (P-5)

Baca Juga

Dok pribadi

Pengadilan Negeri Manokwari Batalkan Putusan MA

👤Media Indonesia 🕔Rabu 06 Juli 2022, 22:20 WIB
KEMENANGAN perkara perdata antara Rico Sia melawan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) di...
dok.ist

Millie Lukito Ditunjuk Sebagai Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai NasDem

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 06 Juli 2022, 20:59 WIB
Millie Lukito baru-baru ini ditunjuk sebagai Ketua Bidang Ekonomi Partai NasDem Periode 2022-2024....
Antara

Mendekati Tahun Politik, Waspadai Berita Hoaks Berkelanjutan

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 06 Juli 2022, 20:50 WIB
Kemajuan teknologi memudahkan penyebarluasan informasi melalui media digital. Masyarakat harus mewaspadai informasi tidak benar atau hoaks...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya