Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengapresiasi DPR dalam mendukung pemerintah menanggulangi pandemi covid-19. Presiden mengapresiasi parlemen bisa dengan cepat menyetujui sejumlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
"Dengan sangat responsif, DPR langsung membahas, kemudian menyetujui dan mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang untuk memberikan payung hukum dalam mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi undang-undang untuk melandasi penundaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah," ucap Jokowi dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2020, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Presiden juga mengapresiasi agenda-agenda legislasi lain tetap berjalan efektif di tengah pandemi korona seperti pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta RUUKebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Baca juga : Jokowi: Jangan Ada yang Merasa Paling Agamis, Paling Pancasilais
Presiden juga mengapresiasi MPR dengan cepat membuat payung program baru MPR Peduli Covid-19 serta terus melakukan sosialisasi dan aktualisasi Pancasila serta pengkajian sistem ketatanegaraan dan konstitusi.
Dalam kesempatan itu, Presidwn juga mengapresiasi respons cepat DPD terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi oleh daerah seperti pemberdayaan ekonomi rakyat melalui BUMDes, peningkatan daya saing daerah, dan dukungan penerapan protokol kesehatan. DPD juga masih tetap bekerja menyiapkan 9 RUU usul inisiatif DPD dan beberapa agenda lain.
"Kita beruntung dan berterima kasih atas dukungan dan kerja cepat dari pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara yang melakukan langkah-langkah extraordinary dalam mendukung penanganan krisis dan membajak momentum krisis untuk menjalankan strategi-strategi besar bangsa," ucap Presiden. (OL-2)
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
PPP disebut sulit “reborn“ atau kembali ke parlemen setelah sebelumnya gagal karena tidak lolos parliamentary threshold.
PENCERAMAH Ustaz Das’ad Latif mendoakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa lolos parlemen pada pemilu mendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved