Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, menyebutkan bahwa sektor komunikasi dan informasi tumbuh 10,8% di tengah pandemi. Pertumbuhan tersebut dinilai cukup baik.
"Salah satu sektor yang masih memberikan kontribusi pada perekonomian nasional menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sektor Informasi dan Komunikasi. Pertumbuhan pada sektor tersebut mencapai 10,8% pada sektor lainnya yang mengalami minus cukup dalam," kata Johnny saat menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 2019 secara daring, Kamis (6/8).
Johnny mengatakan perekonomian dunia saat ini berpengaruh pada kondisi pertumbuhan perekonomian Indonesia yang negatif dan stimulus APBN menjadi faktor penting untuk menjaga perekonomian negara khususnya menjaga daya beli masyarakat.
"Kita mengetahui perekonomian global luar biasa terdampak akibat covid, kita juga tahu menjaga daya beli masyarakat," ujar Johnny.
"Saya juga berharap pikiran cerdas dan semangat yang luar biasa dapat meningkatkan sektor informasi dan komunikasi, agar mampu bersama-sama dengan sektor lainnya menjaga perekonomian nasional," tambahnya.
Dirinya juga berharap belanja modal pemerintah agar secepat-cepatnya dibelanjakan.
Baca juga : Pekan Depan Kejagung Umumkan Nasib Jaksa Pinangki
"BPK pun memiliki harapan yang sama tentunya dengan proses yang pruden dan akuntabel. Kita harus mencari cara dan kebijakan yang luar biasa, belanja dar APBN harus mentrigger ekonomi seawal mungkin," jelasnya.
Sementara itu, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) untuk membantu perekonomian masyarakat melalui fasilitas e-learning dengan memanfaatkan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI).
Hal ini untuk membantu pembelajaran daring atau e-learning bagi pelajar di masa pandemi saat ini.
"BPK juga menyoroti tugas e-learning karena ini tugas dari kominfo. Ada 2 institusi yang membantu progrma ini yakni LPP TVRI dan RRI," ujar Achsanul.
Kemkominfo harus mengoptimalkan peran TVRI dan RRI agar lebih bermanfaat kepentingan komunikasi dan pencerdasan masyarakat.
"Tolong 2 institusi tersebut yang secara fungsional di bawah kendali Kominfo, banyak program Kominfo yang bisa disalurkan di TVRI dan RRI," tandas Achsanul. (OL-2)
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved