Kamis 06 Agustus 2020, 14:25 WIB

Pekan Depan Kejagung Umumkan Nasib Jaksa Pinangki

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Pekan Depan Kejagung Umumkan Nasib Jaksa Pinangki

ANTARA
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Hari Setiyono

 

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) tengah mendalami peran Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang telah terbukti menemui terpidana korupsi kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Joko S Tjandra di saat buron. Dugaan pelanggaran pidana membayangi Jaksa Pinangki dalam peristiwa tersebut dan kepastiannya akan diumumkan Kejagung pekan depan.

"Masih dalam telaah untuk menentukan apakah ada suatu peristiwa pidana atau tidak," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono kepada Media Indonesia, Kamis (6/8).

Menurut dia, proses pendalaman perkara Jaksa Pinangki mengarah dugaan pelanggaran hukum pidana selain etik. Hal itu untuk memastikan apakah Jaksa Pinangki menemui Joko Tjandra diikuti praktik pelanggaran hukum atau tidak. "Semoga minggu depan bisa diberitahukan," pungkasnya.

Sebelumnya Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Febrie Adriansyah menjelaskan berkas hasil pemeriksaan Jaksa Pinangki telah sampai di Pidana Khusus. Prosesnya pendalaman berkas dilakukan berjenjang hingga nantinya sampai di mejanya.

Kejagung, lanjut Febrie, menjamin pemeriksaan kepada Jaksa Pinangki akan dilakukan secara transparan. Namun, untuk saat ini pihaknya masih belum dapat memberikan jawaban terkait tindakan selanjutnya, karena masih menunggu hasil pendalaman.

“Apakah ini akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan atau tidak, nanti kita lihat hasilnya. Kita lihat juga ada unsur pidananya,” jelas Febrie.

Sebelum diputuskan untuk dilimpahkan ke JAM-Pidsus, kasus pelanggaran Jaksa Pinangki awalnya diproses secara administratif pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM-Was).

Kejagung telah mengeksekusi Joko Tjandra di Rutan kelas I Jakarta Pusat, Jumat (31/7). Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono menjelaskan pidana dua tahun terhadap Joko Tjandra telah berkekuatan hukum tetap. (P-2)

Baca Juga

Istimewa

FPKB Dukung Tambahan Anggaran Penegak Hukum

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 21 September 2020, 19:15 WIB
Fraksi PKB DPR RI mendukung penambahan anggaran untuk para mitranya di komisi III seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan...
MI/ BARY FATHAHILAH

Pertegas Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Pilkada

👤Putra Ananda 🕔Senin 21 September 2020, 18:19 WIB
Aturan tersebut berlaku untuk penyelenggara, peserta, hingga para...
Dok.MI

NasDem Nilai RUU Ketahanan Keluarga sangat Berlebihan

👤Sri Utami 🕔Senin 21 September 2020, 17:50 WIB
Taufik Basari menekankan ada batasan yang tidak bisa diintervensi oleh...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya