Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pejabat Pemkot Kota Banjar, Jawa Barat. Pemeriksaan itu terkait dengan penyidikan baru dugaan korupsi proyek infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar 2012-2017.
"Dalam penyidikan perkara dugaan korupsi proyek infrastruktur Dinas PUPR Kota Banjar, penyidik memeriksa sejumlah saksi," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (28/7).
Agenda pemeriksaan dilakukan di dua tempat terpisah. Penyidik memeriksa Sekda Kota Banjar Ade Setiana dan Kepala BPKAD Kota Banjar Nursaadah di kantor BPKP Bandung. Dalam agenda pemeriksaan di Bandung, turut diperiksa sejumlah pegawai Bank BJB yakni Aneth Yulisthian, Dewi Fitriana, Aceu Roslinawati, Ratih Nurul Fadila.
Selain itu, diagendakan juga pemeriksaan untuk tiga orang saksi di Gedung KPK, Jakarta. Mereka yang dipanggil yakni Ojat Sudrajat selaku Kepala Inspektorat Kota Banjar, Supriyadi selaku anggota DPRD Kota Banjar, dan seorang pihak swasta bernama Budi Setiadi.
"Saat ini, KPK masih akan terus melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi yang lain namun demikian untuk kontruksi perkara dan siapa pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan kami sampaikan nanti pada waktunya," ucap Ali Fikri.
Pada 10 Juli lalu, tim KPK menggeledah Pendopo Walikota Banjar. Penggeledahan di tempat Walikota Ade Uu Sukaesih itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Banjar.
Tim penyidik KPK saat itu sedang mengumpulkan alat bukti terkait dugaan korupsi infrastruktur di Pemkot Banjar. Penyidik juga menggeledah kantor Dinas PUPR Kota Banjar. Namun, KPK belum mengungkap detail kasus dan pihak-pihak yang diduga terlibat maupun ditersangkakan dalam penyidikan tersebut.
Ali Fikri mengatakan pengumuman lengkap kasus akan disampaikan ketika dilakukan penahanan. Hal itu sesuai kebijakan pimpinan KPK saat ini yang baru akan mengumumkan tersangka pada proses penahanan. (OL-8).
Herdiansyah Hamzah menjelaskan modus yang digunakan pemerintah daerah terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wali Kota Madiun Maidi yaknifee proyek
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Isu OTT KPK di Pati menghebohkan publik. Bupati Pati Sudewo disebut ikut diperiksa terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa. Simak fakta dan klarifikasinya.
BPK menyoroti mekanisme pelaksanaan penjualan urea dan amonia yang dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
MUNCUL kabar bahwa Bupati Pati Sudewo dan sejumlah pejabat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus pengisian perangkat desa (perades) tahun 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved