Ketaatan Protokol Kesehatan Tentukan Mutu Pilkada 2020

PELAKSANAAN pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah sempat tertunda tiga bulan akibat pandemi virus korona (covid-19). Mutu pesta demokrasi untuk mendorong peningkatan pembangunan di berbagai daerah itu sangat ditentukan oleh pelaksanaan protokol kesehatan.

"Kita harus menekankan bahwa implementasi protokol kesehatan menjadi syarat pelaksanan pilkada serentak dari sebelumnya ditunda," kata Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin dalam diskusi virtual bertajuk 'Pilkada 2020 Serius Enggak Sih', Jumat (24/7).

Baca juga: Pilkada Serentak 2020 Diprediksi Temui Banyak Kendala

Menurut dia, hampir semua tahapan pilkada terdapat ketentuan penerapan protokol kesehatan. Hal ini merupakan regulasi baru dari sejarah panjang demokrasi Indonesia.

Pesta demokrasi kali ini terjadi di tengah situasi tidak normal sehingga semua pihak perlu menjaga kesehatan selama proses ini berlangsung. Semua pihak mesti optimis dan mawas diri dalam menjalankan dan mengikuti pilkada 2020.

"Kondisi ini memang tidak ideal namun tidak menutup kemungkinan bahwa pilkada dapat berjalan sesuai harapan," jelasnya.

Menurut dia, koordinasi antar instansi menjadi bagian yang penting supaya ketentuan sebagai tujuan pilkada bisa tercapai. Misalnya, ia mencontohkan KPU dan Bawaslu di daerah mesti memiliki komunikasi yang kuat dengan gugus tugas penanggulangan covid-19 untuk mendapatkan logistik rapid test.

Petugas di lapangan, kata dia mesti sudah dipastikan sehat dengan bukti negatif melalui rapid test. Meskipun ini memakan waktu dan biaya namun kerja sama erat antarinstansi dapat diatasi.

"Kesimpulannya untuk menerobos pelaksanaan pilkada adalah dengan penerapan protokol kesehatan. Bila ini bisa dilakukan maka tidak ada alasan pilkada tidak dilaksanakan," ungkapnya.

Berkaca pada pelaksanaan pesta demokrasi di beberapa negara, hasilnya sangat variatif. Korea Selatan terbukti berhasil menggelar pemilu karena masyarakatnya percaya dan mentaati protokol kesehatan.

Selain bergantung pada implementasi protokol kesehatan, ia mengatakan mutu pilkada kali ini juga ditentukan dengan cara menekan setiap potensi pelanggaran. Bawaslu sudah memperingatkan dengan data mengenai indeks kerawanan pemilu.

"Namun itu sebelum pandemi, namun sekarang ada potensi tambahan yakni zona merah yang mengarah ke hitam turut mempengaruhi kerawanan pilkada. Pasalnya ada potensi kondisi itu dimanfaatkan seperti oleh petahana dengan mempolitisasi bantuan," paparnya.

Politik uang juga, lanjut dia, turut menjadi hal yang perlu menjadi kewaspadaan semua pihak. Berikutnya netralitas ASN juga dan Bawaslu sejauh ini tengah memproses 400 orang sebagai terlapor.

Pada kesempatan sama, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan pilkada kali ini hasil akhirnya sama dengan pesta demokrasi sebelumnya yakninmemunculkan pemimpin yang bisa membawa perubahan di daerah. Kalau hanya mengantarkan pemimpin daerah ke jeruji besi maka pilkada sebatas ritual tanpa makna.

Sayangnya, kata dia, proses seleksi bakal calon kepala daerah saat ini masih dibayangi persoalan lama yakni hanya diputuskan sepihak elit partai. Hal ini pun kental dengan kandidat yang tidak sesuai harapan masyarakat, berikut dinasti politik masih banyak terjadi.

"Pilkada bermutu juga sangat sulit ketika rekrutmen pemimpin yang berada di partai politik yang dibayangi persoalan," katanya.

Untuk itu, ia mengatakan protokol kesehatan dan pandemi korona tidak boleh menutupi tujuan utama pilkada yakni mutu demokrasi. Maka, semua pihak khususnya penyelenggara dan pengawas pilkada harus memberikan pendidikan politik yang intens.

"Pendidikan politik untuk pemilih menjadi ruang merawat optimisme timbulnya kepala daerah yang bermutu. Ini harus digarap serius penyelenggara pemilu. Rekam jejak dan potret calon harus tersaji untuk publik. Situasi pandemi juga tidak boleh mengurangi informasi yang utuh untuk pemilih," pungkasnya. (Cah/A-1)