Pembinaan Ideologi Pancasila mesti Lebih Inklusif

PANCASILA merupakan sistem nilai filsafat terbaik yang kita miliki serta sistem nilai fundamental sebagai dasar negara. Namun demikian, implementasi terhadap nilai-nilai Pancasila kian tergerus, terutama di kalangan generasi muda.

Oleh karena itu, diperlukan model pembinaan ideologi Pancasila yang lebih inklusif dan koordinatif tidak seperti masa lalu.

Demikian mengemuka dalam diskusi daring bertajuk Konteks dan Praksis Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan Media Indonesia bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), kemarin.

Diskusi dipandu Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong dengan pemateri yakni Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono, Rektor IAIN Ternate Samlan Ahmad, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono, Ikon Pancasila 2019 Agus Budiyono, dan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.

Rektor UGM Panut Mulyono menjelaskan pentingnya bangsa Indonesia membangun kesadaran berpancasila yakni memahami, menjunjung tinggi, mengamalkan dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks persoalan bangsa, menurutnya, saat ini kesadaran berpancasila di kalangan generasi muda kian tergerus.

Untuk itu, Panut mengatakan lembaga khusus yang berfungsi mengoordinasikan pembinaan ideologi Pancasila sangat diperlukan untuk mendorong tumbuhnya pusat pendidikan dan pembudayaan Pancasila secara kreatif, inklusif, dan dinamis. Pasalnya, BPIP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 7/2018 dirasakan belum cukup kuat. “Kita perlu pelembagaan Pancasila di tingkat yang lebih tinggi yaitu melalui UU.”

Rektor IAIN Ternate Samlan Ahmad menyampaikan pentingnya penguatan ideologi Pancasila seiring masuknya paham-paham yang tidak sesuai dengan kebinekaan Indonesia serta konfl ik antaragama, antarkelompok, dan lain-lain yang semakin masif.

Sementara itu, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menyampaikan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2018 menunjukkan, dalam 13 tahun terakhir, persentase publik pro Pancasila terus menurun. Yang tidak kalah mengkhawatirkan ialah survei di kalangan aparatur sipil negara (ASN) ditemukan 19,4% PNS setuju Pancasila diganti
dengan ideologi lainnya.

“Ini terjadi karena ketiadaan model pembinaan idelogi Pancasila sejak 1998 sampai 2018 (sebelum didirikannya BPIP). Dua puluh tahun kita kehilangan pembinaan ideologi Pancasila yang terkoordinasi, terencana, dan terpadu,” tuturnya. (Ind/X-10)