BPK Identifikasi 13 Masalah di LKPP 2019

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) mengidentifikasi 13 masalah yang perlu ditindaklanjuti pemerintah meskipun telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019.

"BPK mengidentifikasi sejumlah masalah baik dalam sistem pengendalian internal (SPI) maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti," ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam Sidang Paripurna di gedung DPR, Selasa (14/7).

Masalah pertama yakni terkait penatausahaan piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, pemerintah sebagai pemegang saham pengendali PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya belum diukur atau diestimasi.

Ketiga, pengendalian atas pencatatan aset kontraktor kontrak kerja sama dan aset yang berasal dari pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum memadai. Keempat, pengungkapan kewajiban jangka panjang atas program pensiun pada LKPP tahun 2019 sebesar Rp2.876,76 triliun belum didukung standar akuntansi.

"Kelima, penyajian aset yang berasal dari realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp44,20 triliun pada 24 kementerian/lembaga (K/L) tidak seragam, serta terdapat penatausahaan dan pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat yang tidak sesuai ketentuan," tutur Agung.

Keenam, penyaluran dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) dalam rentang 2016 hingga 2019 kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kementerian Keuangan dinilai belum sepenuhnya menjamin penggunaannya sesuai tujuan yang ditetapkan. Sebab identitas pekebun penerima dana PPKS belum seluruhnya valid dan adanya dana PPKS yang belum dipertanggungjawabkan.

Ketujuh, skema pengalokasian anggaran untuk pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) pada pos pembiayaan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan investasi tanah PSN tidak sesuai dengan PP 63/2019 tentang Investasi Pemerintah.

Baca juga : Ketua MPR: Tindak Tegas Penggunaan Bansos untuk Kampanye

Kedelapan, ada ketidaksesuaian waktu pelaksanaan program maupun kegiatan dengan tahun penganggaran atas kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Sembilan, adanya kelemahan dalam penatausahaan dan pencatatan kas setara kas, persediaan, aset tetap dan aset tak berwujud.

"Terutama pada K/L. Masalah yang teridentifikasi adalah penggunaan rekening pribadi untuk pengelolaan dana yang bersumber dari APBN, saldo kas yang tidak sesuai dengan fisik, sisa kas terlambat atau belum disetor dan penggunaan kas yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban 34 K/L," imbuh Agung.

"Terdapat ketidkasesuaian pencatatan persediaan dengan ketentuan pada 53 K/L dan pengendalian atas pengelolaan aset tetap pada 77 K/L yang belum memadai berdampak adanya saldo Barang Milik Negara yang tidak akurat," sambungnya.

Selanjutnya, BPK mengisentifikasi adanya surat tagihan pajak atas kekurangan setor yang belum diterbitkan oleh Ditjen Pajak dan keterlambatan penyetoran pajak dengan sanksi. Kemudian diidentifikasi pula pemberian fasilitas transaksi impor yang dibebaskan dan atau tidak dipungut PPN dan PPh pasa Ditjen Pajak yang terindikasi bukan merupakan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Karenanya terdapat potensi kekurangan penetapan penerimaan negara dari pendapatan bea masuk maupun bea masuk anti dumping dan pajak dalam rangka impor pada Ditjen Bea dan Cukai.

Masalah ke-12 yang diidentifikasi BPK yakni terdapat kewajiban restitusi pajak yang telah terbir surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak namun tidak segera dibayarkan. Masalah terakhir yakni adanya pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan piutang serta penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja yang belum sesuai pada sejumlah kementerian/lembaga. (OL-2)