Kampus Garda Terdepan Pemberantasan Korupsi

PEMBERANTASAN dan pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Perguruan tinggi atau kampus merupakan salah satu elemen penting yang bisa menjadi garda terdepan dalam melawan kejahatan korupsi di Tanah Air.

“Saya berharap kalangan kampus, termasuk kampus IPB ini menjadi andalan dalam gerakan antikorupsi. Kita mesti punya gerakan besar sehingga tidak menjadi permainan para elite. Melawan maraknya korupsi, kampus harus menjadi garda terdepan,” tegas mantan Komisioner KPK Laode M Syarif pada webinar bertajuk Politik Uang dan Korupsi, Implikasi bagi Arah Pendidikan Tinggi di Indonesia, yang digelar Dewan Guru Besar IPB, di Bogor, kemarin.

Laode menyatakan korupsi bukan kejahatan biasa, melainkan juga berhubungan dengan kewenangan dan kekuasaan besar. Dalam perkembangannya belakangan ini, kata dia, korupsi banyak dilakukan anak muda. Ia menyebut Zumi Zola, anak muda yang menjadi Gubernur Jambi. Yang memprihatinkan, ungkapnya, para koruptor mengenyam dunia pendidik an tinggi dari sejumlah universitas terkemuka di Indonesia.

“Saya pernah meminta KPK menganalisis tingkat pendidikan para koruptor, ternyata semuanya produk universitas dengan tingkat pendidikan hingga master degree,” ungkapnya. *Dalam kesempatan itu, Laode juga mengungkapkan rasa keprihatinan dan pesimistis pada kalangan legislator. Menurutnya, para anggota DPR periode 2019-2024 sebanyak 264 orang merupakan kalangan pengusaha yang mempunyai konflik kepentingan (conflict of interest) dalam menjalankan tugas sebagai legislator.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, mengakui para anggota DPR dan DPRD yang dalam pemilu mengeluarkan ongkos politik yang mahal, akan berupaya mengembalikan modal. “Maka kualitas DPR kita, ya seperti ini. Berupaya kembali modal dengan memanfaatkan celah dalam perubahan undang-undang, bahkan pernah diduga melakukan jual-beli pasal dalam perubahan undang-undang,” pungkasnya.

Zona integritas

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mencanangkan penerapan zona integritas untuk 14 perguruan tinggi negeri (PTN). Langkah itu diharapkan dapat mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan kampus.

Plt Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Nizam berharap pencanangan itu tidak sekadar seremonial, tetapi harus dibarengi dengan komitmen dan kesungguhan untuk mewujudkannya.

Dia berharap dengan adanya zona integritas, PTN dapat memberikan layanan terbaik dengan tagline Sigap (senyum, semangat, integritas, gotong royong, amanah, dan profesional) Melayani.

Sekretaris Ditjen Dikti Paristiyanti Nurwardani menambahkan, pencanangan zona integritas telah dirancang sejak Februari 2020.

“Kebetulan tahun ini kami menjadi pilot project untuk zona integritas, tahun depan bergiliran, direktorat-direktorat lain akan menyusul.” PTN yang menerapkan zona integritas, antara lain Universitas Sumatra Utara, Universitas Andalas, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Mulawarman. (P-3)