Headline

Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.

Demokrat: SK Pengurus Sudah Disahkan Kemenkum HAM

Rifaldi Putra Irianto
10/6/2020 11:46
Demokrat: SK Pengurus Sudah Disahkan Kemenkum HAM
Waseken Partai Demokrat Jansen Sitindaon (kanan)(MI/Susanto)

WAKIL Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokerat Jansen Sitindaon menegaskan Surat Keputusan (SK) terkait kepengurusan Partai Demokrat Periode 2020-2025 sudah ditandatangani Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkum HAM) sejak bulan lalu.

"SK ini sebenarnya sudah selesai, malah sejak bulan lalu selesainya. Makanya aneh jika ada yang mempersoalkan," ucap Jansen dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (10/6).

Ia menjelaskan, SK tersebut sudah disahkan Kemenkum HAM dengan Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2020.

"Pada tanggal 18 Mei 2020 kemarin pengurus DPP Demokrat Periode 2020-2025 secara resmi sudah disahkan oleh pak MenkumHAM Yasonna Laoly, dengan SK Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2020," jelasnya.

Ia pun meminta pihak yang mempermasalahkan SK tersebut datang langsung ke Kantor DPP Partai Demokrat untuk mengecek kebenarannya.

"Jadi, jika tujuannya hanya ingin melihat SK, ketimbang bang Subur ke Kumham lebih baik datang saja ke Kantor DPP Demokrat," tuturnya,

"Tapi sudahlah. Mungkin tujuannya ke Kumham ini kan ingin silahturahmi Lebaran. Mari kita doakan saja semuanya sehat selalu sebagaimana fungsi dari silaturahmi. Kita positif saja," imbuhnya.

Baca juga: AHY Tunjuk Adiknya Jadi Wakil Ketua Umum Demokrat

Sebelumnya, sejumlah politikus senior Partai Demokrat melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Salah satu politikus senior Partai Demokrat yang melakukan pertemuan tersebut, Subur Sembiring.

Ia mengatakan pertemuan tersebut membahas soal belum disahkannya kepengurusan DPP Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) oleh Kemenkum HAM. Sehingga, ia meminta pandangan Luhut mengenai nasib Partai Demokrat ke depannya.

Bukan kali ini saja Subur cs berupaya memunculkan perbedaan pendapat di Partai Demokrat. Pada tanggal 2 Juli 2019, sekelompok kader yang menamai diri Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat juga mendesak Kongres Luar Biasa untuk menggantikan SBY.(OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya