Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokerat Jansen Sitindaon menegaskan Surat Keputusan (SK) terkait kepengurusan Partai Demokrat Periode 2020-2025 sudah ditandatangani Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkum HAM) sejak bulan lalu.
"SK ini sebenarnya sudah selesai, malah sejak bulan lalu selesainya. Makanya aneh jika ada yang mempersoalkan," ucap Jansen dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (10/6).
Ia menjelaskan, SK tersebut sudah disahkan Kemenkum HAM dengan Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2020.
"Pada tanggal 18 Mei 2020 kemarin pengurus DPP Demokrat Periode 2020-2025 secara resmi sudah disahkan oleh pak MenkumHAM Yasonna Laoly, dengan SK Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2020," jelasnya.
Ia pun meminta pihak yang mempermasalahkan SK tersebut datang langsung ke Kantor DPP Partai Demokrat untuk mengecek kebenarannya.
"Jadi, jika tujuannya hanya ingin melihat SK, ketimbang bang Subur ke Kumham lebih baik datang saja ke Kantor DPP Demokrat," tuturnya,
"Tapi sudahlah. Mungkin tujuannya ke Kumham ini kan ingin silahturahmi Lebaran. Mari kita doakan saja semuanya sehat selalu sebagaimana fungsi dari silaturahmi. Kita positif saja," imbuhnya.
Baca juga: AHY Tunjuk Adiknya Jadi Wakil Ketua Umum Demokrat
Sebelumnya, sejumlah politikus senior Partai Demokrat melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Salah satu politikus senior Partai Demokrat yang melakukan pertemuan tersebut, Subur Sembiring.
Ia mengatakan pertemuan tersebut membahas soal belum disahkannya kepengurusan DPP Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) oleh Kemenkum HAM. Sehingga, ia meminta pandangan Luhut mengenai nasib Partai Demokrat ke depannya.
Bukan kali ini saja Subur cs berupaya memunculkan perbedaan pendapat di Partai Demokrat. Pada tanggal 2 Juli 2019, sekelompok kader yang menamai diri Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat juga mendesak Kongres Luar Biasa untuk menggantikan SBY.(OL-5)
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved