Selasa 09 Juni 2020, 09:48 WIB

Implementasi Pemulihan Ekonomi Saat ‘New Normal’ Harus Tepat

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Implementasi Pemulihan Ekonomi Saat ‘New Normal’ Harus Tepat

Ist/DPR
Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy.

 

SEJUMLAH daerah mulai menggeliatkan kembali aktivitas sosial dan ekonominya. Melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Pemerintah telah mengizinkan 102 kabupaten/kota di yang dinyatakan sebagai zona hijau di 23 provinsi, untuk melanjutkan kegiatan sosial dan ekonomi. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, masyarakat dihadapkan dengan kenormalan baru, atau new normal.

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy mengatakan, new normal sudah tepat, mengingat konsep penanganan masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi dapat berjalan seiring dan simultan.

Dengan dibukanya kembali aktivitas ekonomi dengan mematuhi protokol kesehatan, diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dapat bertahan dari laju penurunanan yang lebih dalam.

“Meski berjalan bersamaan, sejumlah sektor perlu mendapat prioritas utama. Salah satunya dengan menjaga daya beli masyarakat, mengingat konsumsi rumah tangga berkontribusi terhadap 59,4% terhadap PDB melalui program-program bansos, subsidi listrik, dan sebagainya,” kata Andreas dalam wawancara melalui sambungan telepon, Senin (8/6).

Berbeda dengan perekonomian negara lain yang mengandalkan sektor ekspor, perekonomian dalam negeri masih diuntungkan karena mengandalkan sektor domestik.

“Karena itu yang harus disiapkan, pertama adalah daya beli, baru kemudian membantu dunia usaha untuk segera kembali menjalankan aktivitasnya, terutama UMKM, dengan penerapan new normal” paparnya.

Terkait hal itu, politikus Fraksi PDI-Perjuangan ini memaparkan bahwa usaha seperti UMKM punya kemampuan menyerap 89,2 persen tenaga kerja, serta berkontribusi sekitar 60 persen terhadap PDB.

“Pemulihan sektor UMKM akan menjadi key success factor pemulihan sektor riil. Skemanya dengan subsidi bunga, penempatan dana, penjaminan untuk modal kerja, insentif pajak, dan sebagainya,” imbuhnya.

Untuk itu, legislator dapil Jawa Timur V itu mendorong agar implementasi harus bisa dieksekusi dengan cepat dan tepat sasaran. Pada bantuan sosial misalnya, penerimanya harus bisa benar-benar yang membutuhkan.

Pada sektor UMKM, Ia mendorong agar berbagai rencana keringanan dapat segera diimplementasikan. Hingga kini, kedua hal tersebut telah masuk dalam alokasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Ke depannya, agar Kuartal II dan selanjutnya tidak lebih dalam apalagi sampai minus, ini berarti diperlukan kecepatan dari eksekusi program tersebut. Bagaimana skema subsidi kepada UMKM bisa segera dijalankan, bagaimana skema penjaminan bisa berjalan. Selain itu konsep sharing the pain atau berbagi beban, baik antara Pemerintah, Kemenkeu, BI, OJK, dan Perbankan harus dilakukan, sudah saatnya menerapkan gotong-royong secara besar,” pungkas Andreas. (OL-09)

Baca Juga

ANTARA/Mohamad Hamzah

Densus 88 Tangkap Profesor Bom Kelompok Teroris

👤 Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 01 Desember 2020, 00:13 WIB
Bungker sejenis tersebut juga telah ditemukan di Poso pada 2007, Klaten 2014, dan terakhir Lampung pada...
ANTARA/Sigid Kurniawan

Hakim Nilai Aneh Jaksa tidak Rinci Periksa Pinangki

👤 Sri Utami 🕔Senin 30 November 2020, 23:55 WIB
Hakim juga menanyakan terkait nama Joko S Tjandra yang disebut oleh terdakwa Pinangki Sirna Malasari saat pemeriksaan internal di Kejasaan...
MI/Ramdani

Demokrat Minta Pemerintah Segera Temukan Pelaku Teror di Sigi

👤Yohanes Manasye 🕔Senin 30 November 2020, 23:12 WIB
"Kita minta pemerintah, aparat penegak hukum, untuk segera menemukan siapa pelaku pembunuhan sadis itu dan apa...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya