Kepala Daerah Jangan Persulit NPHD dengan Politik Transaksional

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di 270 daerah untuk segera mencairkan Naskah Perjanjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan digunakan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020. Hal itu disampaikannya pada saat Rapat Koordinasi melalui Video Conference terkait Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Jumat (05/06)

“ NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, berapapun dicairkan kepada penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah agar mereka betul-betul memiliki nafas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan 15 Juni ini,” kata Mendagri.

Ia juga meminta kepala daerah tidaj mempersulit pencairan NPHD dengan politik transaksional. Mendagri menegaskan meski berskala kontestasi lokal, namun Pilkada di 270 juga berimbas pada stabilitas politik nasional.

“Jangan sampai terjadi transaksional, politik kepentingan kepada penyelenggara dari rekan-rekan kepala daerah, tolong ini sekali lagi politik memang iya politik lokal, tapi kalau untuk kepentingan nasional, saya kira kita harus satu pemikiran yang sama,” pesannya.

Baca juga: Bahas Pilkada, KPU Papua Barat Koordinasi dengan KPUD

Setelah diputuskan Pilkada akan digelar pada 9 Desember 2020, tahapan Pilkada yang sempat tertunda, kembali dilanjutkan pada 15 Juni. Mendagri meminta penyelenggara Pemilu agar mempertimbangkan durasi kampanye bakal pasangan calon. Ia meminta tidak terlampau lama, sehingga tahapan yang tersisa dapat dimajukan.

“Masa kampanye masih bisa dipersingkat sehingga tahapan lanjutan lain masih bisa dilakukan pada awal Juli mungkin dengan adanya penghematan sekian hari, otomatis waktu yang dipangkas itu dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan misalnya sosialisasi atau pemutakhiran data yang risiko interaksi sosialnya lebih rendah,” ujarnya.(Cah/OL-4)