Luhut Bilang Pemerintah tidak Larang Mudik: False Context

BEREDAR sebuah video di media sosial Facebook yang berisi pemerintah memutuskan tak larang mudik lebaran.

Di dalam video itu, menampilkan wawancara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menyatakan pemerintah memutuskan tidak melarang mudik lebaran.
 

Berikut pernyatannya:
"Diputuskan tidak ada pelarangan mudik dari pemerintah, namun pemerintah bersama seluruh tokoh masyarakat mengimbau atas dasar keselamatan bersama agar masyarakat tidak melaksanakan mudik di tahun ini. Terkait dengan teknis pelaksanaan di lapangan, kami akan segera merumuskan dan mengumumkan bersama-sama kementerian/lembaga terkait," kata Luhut.

Akun Facebook Diati Wuryandari mengunggah video berdurasi 3 menit 57 detik itu pada Jumat (8/5). Ia menyertakan narasi terkait video itu. "Pemerintah Putuskan Tak larang Mudik Lebaran," tulis akun Diati Wuryandari.

Hingga Sabtu (9/5) pukul 16.08 WIB, unggahan ini mendapat 32 komentar dan dibagikan sebanyak 12 ribu kali.

Video itu adalah wawancara Rosiana Silalahi dengan Luhut Pandjaitan pada Kamis (2/4) yang diunggah di Youtube KompasTV pada Jumat (3/4). Kala itu, Luhut masih menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Perhubungan.

Pernyataan itu juga dilontarkan oleh Luhut seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi pada Kamis 2 April 2020. Kala itu, Luhut masih menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Perhubungan. Luhut mengatakan, larangan tidak akan efektif mencegah warga mudik.

Baca juga: Luhut: Sulit Larang Pemudik Pulang Kampung

Di kanal kanal Youtube KOMPASTV juga disertakan keterangan:

Sementara itu, informasi terakhir adalah pemerintah resmi melarang mudik pada Selasa (21/4). Hal itu diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pelarangan itu masih berlaku.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmi Larang Mudik

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Kemudian sebagai turunannya, juga telah dikeluarkan Surat Edaran (SE) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Baca juga: Kemenhub Pastikan Mudik Tetap dilarang

SE tersebut menyebutkan kriteria pengecualian bepergian dengan transportasi bagi orang-orang dengan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan covid-19. "Orang-orang dimaksud tersebut yakni pekerja di lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan kegiatan seperti pelayanan percepatan penanganan covid-19. Kemudian pelayanan pertahanan, keamanan, ketertiban umum, pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan pendukung layanan dasar, dan pelayanan fungsi ekonomi penting."

Baca juga: Ini Kriteria Orang yang Boleh Bepergian Saat PSBB

Sehingga, anggapan kalau pemerintah memutuskan tidak melarang mudik lebaran adalah salah karena menggunakan video dan pernyataan yang tidak termutakhir.

Informasi ini masuk kategori hoaks jenis false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. False context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada. (X-15)