MAKI Dorong KPK Kawal Anggaran Kartu Prakerja

MASYARAKAT Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal anggaran Kartu Prakerja. KPK dinilai butuh memelototi program itu demi mencegah tindakan korupsi.

"MAKI telah berkirim surat melalui e-mail kepada pengaduan masyarakat KPK yang intinya meminta KPK mengawal dan mencegah korupsi atas proyek kartu prakerja tahun 2020 anggaran Rp5,6 trilIun," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Medcom.id, Jumat 24 April 2020.

Pesan elektronik itu dikirimkan oleh MAKI pada hari Kamis 923/4). Dalam pelaporan MAKI hanya meminta untuk adanya pengawalan. Tidak ada dugaan rasuah yang dilaporkan MAKI ke KPK.

"Kami saat ini belum melaporkan dugaan korupsi dikarenakan belum terjadi pembayaran secara lunas terhadap proyek ini sehingga belum terjadi kerugian negara," ujar Boyamin.

Meski belum ada bau-bau korupsi, KPK diminta untuk tidak mengacuhkan potensi tersebut. Dalam keadaan seperti ini, KPK butuh pasang mata dari segala tindakan korupsi yang bisa merugikan rakyat.

"Kami tetap meminta KPK mengawalnya karena ke depannya berpotensi korupsi karena besarnya anggaran dan jenis pekerjaan yang sulit diukur," tegas Boyamin.

Baca juga: Hak Jawab : Kontroversi Belva dan Kartu Prakerja

Pemerintah mengumumkan bahwa peserta yang lolos pada gelombang I Kartu Prakerja sudah menerima uang sebanyak Rp3,55 juta, namun baru bisa digunakan Rp1 juta. Yaitu untuk mengakses pelatihan di platform digital.

Mereka yang terima saldo mendapat notifikasi berupa SMS, sedangkan yang tidak diterima, bisa melihat dasboard situs prakerja.go.id. Dana sebesar Rp3,55 juta ditransfer ke rekening virtual BNI atau dompet digital seperti Link Aja, OVO, maupun Gopay.

Program Kartu Prakerja menggandeng delapan perusahaan digital yang ditunjuk untuk melakukan pelatihan daring. Kedelapan perusahaan itu yakni Bukalapak, Mau Belajar Apa, Pintaria, Ruang Guru, Sekolahmu, Tokopedia, Pijar Mahir, dan Sisnaker. (A-2)