Pemerintah Didesak Batasi Warga Mudik

SETELAH Presiden Joko Widodo melalui instruksi presiden (inpres) melarang mudik PNS serta pegawai BUMN dan BUMD, diperkirakan masih ada 1,3 juta warga yang berpotensi tetap pulang kampung tahun ini.

Menurut data Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dari proporsi 1,3 juta warga di Jabodetabek yang berpotensi mudik itu, sebaran tujuan mudiknya ialah 41% menuju Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, 13% ke Jawa Barat, 20% ke Jawa Timur, serta 8% ke Lampung dan Sumatra Selatan.

Karena itu, pemerintah didorong segera menerbitkan aturan yang membatasi warga mudik bagi masyarakat umum agar penyebaran wabah covid-19 dari wilayah Jabodetabek bisa dihentikan. Dengan begitu, terbentuknya episentrumepisentrum baru covid-19 di wilayah tujuan mudik pun dapat dicegah.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mengatakan, karena karakter orang Indonesia yang sulit diimbau, harus dibuat aturan yang jelas agar mudik dapat dibatasi karena kegiatan yang berlangsung setahun sekali itu sudah menjadi tradisi.

”Urusan imbau-mengimbau itu tidak ada di peraturan. Kalau mengimbau tidak perlu diatur, lepas saja,” kata Agus.

Hasil survei persepsi masyarakat terhadap mobilitas dan transportasi terkait dengan covid-19 yang dirilis Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa persentase responden yang berencana mudik dinilai masih tinggi, yakni 43,78%. Sisanya, 56,22% responden, menjawab tidak akan mudik.

Di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo kembali meminta masyarakat untuk tidak mudik pada Lebaran tahun ini demi memangkas rantai penyebaran virus korona. Ganjar menceritakan belum lama ini ia berkeliling ke sejumlah asrama mahasiswa dari luar Jawa Tengah. Dalam kegiatan itu, sebut Ganjar, para mahasiswa sepakat tetap berada di Kota Semarang.

Isyarat

Pada bagian lain, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengisyaratkan kemungkinan pemerintah mengeluarkan aturan pelarangan mudik memang ada. Namun, realisasinya masih menunggu keputusan final pemerintah pusat.

“Kan mudik belum dilarang, tapi potensi dilarang ada. Indikatornya pasti penyebaran dan jumlah orang yang terkena,” kata Budi di Jakarta, kemarin.

Namun, Budi menga takan pihaknya sudah diperintahkan untuk membuat skema mobilisasi, baik transportasi umum maupun pribadi, apabila nanti mudik Lebaran diputuskan dilarang. Kendati demikian, ia menunggu keputusan pemerintah, terutama dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan selaku menteri perhubungan ad interim.

Di lain sisi, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan sikap pemerintah pusat perihal mudik sudah jelas. “Aturan yang ditekankan ialah pembatasan. Bukan pelarangan,” ujar Donny, kemarin.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan jumlah total yang terinfeksi covid-19 di Indonesia,
kemarin, bertambah menjadi 5.923 orang. Dari jumlah itu, 607 dinyatakan sembuh dan 520 meninggal. (Cah/Ind/HT/Sru/Ant/X-6)