​​​​​​​Penggunaan Internet Naik Pesat, Kemanan Siber harus Kuat

KEBIJAKAN bekerja dari rumah (work from home/WFH) mendorong semua pihak menggunakan sarana teknologi informasi. Maka, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) perlu meningkatkan ketahanan dan menjamin keamanan siber di tengah pandemi covid-19.

"Saya meminta BSSN meningkatkan ketahanan dan menjamin keamanan siber di tengah pandemi covid-19 karena saat ini hampir semua kegiatan baik pemerintah atau masyarakat dilakukan secara daring. Traffic internet dari rumah dipastikan memadat," kata Anggota Komisi I DPR, Sukamta dalam keterangan resmi, Kamis (16/4).

Ia mengatakan penggunaan media sosial meningkat 40%, aplikasi belajar daring meningkat 5.404% dan aplikasi penunjang kerja dari rumah juga meningkat sebesar 443%. Kondisi ini dapat meningkatkan potensi ancaman siber, termasuk pencurian atau kebocoran data.

"Peningkatan keamanan siber tetap harus dilakukan, karena bisa jadi tren serangan menurun hanya secara kuantitas. Secara kualitas serangan tetap berbahaya, satu saja serangan siber berkualitas dan berhasil menjebol ketahanan siber kita, bisa repot nanti," imbuh Sukamta.

Baca juga: Jumlah Pekerja yang WFH di Jakarta Menurun

Karena itu, doktor lulusan Inggris ini menegaskankan bahwa kita khususnya pemerintah jangan sampai lengah. Pemerintah harus serius membuat sistem keamanan siber yang bisa diterapkan terhadap website, program atau aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh Indonesia, baik individu, komunitas, korporasi dan khususnya lembaga negara. 

Jika di Tiongkok ada Great Firewall, semacam sistem untuk menyensor konten-konten tertentu, maka perlu juga kita di sini membuat sistem serupa. Di sana juga ada Golden Shield Project yang berupa sistem keamanan informasi.

"Kami mengusulkan agar BSSN bisa menyediakan atau bahkan membuat sendiri aplikasi serupa yang bisa dan aman digunakan untuk kalangan pemerintahan, presiden, DPR, kabinet, dan lembaga-lembaga negara yang lain. Alternatif sementara sekarang ada CloudX buatan Telkomsel anak BUMN Telkom," ujar Sukamta.

Sukamta menekankan, bahwa penting untuk memastikan keamanan negara dalam ranah siber. Jangan sampai rapat-rapat pengambilan keputusan bocor karena masih menggunakan aplikasi yang tidak cukup aman.

"Kami ingin agar aplikasi yang disiapkan ini memiliki keamanan tinggi standar militer dan kami minta agar bisa diselesaikan dalam waktu 2 atau 3 pekan ini," pungkasnya. (A-2)