Kasus Stafsus Presiden, Istana Perlu Waspadai Oknum Internal

DIREKTUR Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai istana perlu mewaspadai kalangan di lingkungan internal mereka yang ingin mengambil keuntungan pribadi di tengah penanganan pandemi Covid-19.

Hal tersebut ia ungkapkan menanggapi adanya kasus staf khusus milenial presiden Andi Taufan Garuda Putra yang mengirimkan surat kepada para camat atas nama perusahaan pribadinya lengkap dengan logo resmi kenegaraan.

Baca juga: Cuma Presiden yang Bisa Berhentikan Stafsus Andi Taufan

"Di tengah kompleksitas penanganan Covid-19 pemerintah dihadapkan pada tantangan internal yang cukup serius," ujar Boni di Jakarta, Rabu (15/4).

Surat stafsus milenial berkop Sekretariat Kabinet itu berisi permohonan agar para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) untuk melawan wabah Covid-19 yang dilakukan oleh perusahaan pribadi Andi, PT Amartha Mikro Fintek (Amartha). Tindakan Andi yang berbisnis di tengah penaganan Covid-19 telah mencoreng reputasi pemerintah khususnya Istana.

"Situasi kita tidak mudah. Pemerintah sedang bekerja keras menjaga persepsi publik tetap positif dan saat yang sama harus menangani korban wabah," paparnya.

Boni memaparkan bahwa situasi yang kacau di internal Istana akan menghambat pemerintah menangani Covid-19. Perlu ada tindakan tegas dari pemerintah untuk menyelamatkan citra pemerintah. Kasus Andi dinilai cukup serius karena berkaitan dengan etika jabatan yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Demi perbaikan kinerja dan penyelamatan citra pemerintah perlu ada tindakan tegas terhadap bentuk perilaku menyimpang macam itu," pungkasnya.

Baca juga: Presiden Lantik Anggota KPU Pengganti Wahyu Setiawan

Kendati demikian, Boni menyebut sejauh ini masyarakat masih terus memberikan apresiasi terhadap komitmen dan kerja keras dari presiden Jokowi yang terus bekerja menangani Covid-19 di tengah ancaman permainan dan fitnah dari lawan politiknya yang ingin coba mengambil keuntungan. 

"Semua ini dihadapi presiden dengan tenang. Jadi jangan lagi membebani presiden dengan manuver sepihak dari oknum lingkaran dalam Istana yang justru merusak semua kerja keras pemerintah," paparnya. (OL-6)