NasDem Usul Potong 50% Gaji DPR untuk Lawan Korona

FRAKSI Partai NasDem DPR mendesak dilakukan realokasi APBN 2020 sebesar 15% guna mengatasi wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan. “Ini angka minimal jika kita ingin benar-benar serius mengatasi wabah ini,” tegas Ketua Fraksi NasDem Ahmad M Ali, di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan guna merealisasikan hal tersebut, NasDem meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas UU APBN 2020. Dia menilai realokasi anggaran tidak akan optimal jika hanya mengandalkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa. “Butuh anggaran lebih besar jika kita ingin benar-benar serius untuk mengatasi wabah ini,” imbuhnya.

Usulan itu, kata Ali, berkaca dari sejumlah negara yang telah menggelontorkan dana hingga ribuan triliun untuk menangani virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, itu. Amerika Serikat, misalnya, telah menggelontorkan dana Rp32 ribu triliun, sedangkan Malaysia hampir Rp1.000 triliun.

“Bahkan, Singapura, negara yang tidak lebih besar dari Kota Jakarta, telah mengalokasikan tidak kurang dari Rp505 triliun guna mengatasi wabah covid-19 beserta dampaknya,” beber Ali.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem itu menjelaskan penanganan covid-19 di Indonesia kini berpacu dengan waktu karena korban terus berjatuhan. Rasio kematian akibat korona di Indonesia juga cukup tinggi untuk kawasan Asia.

“Inilah saatnya pimpinan DPR untuk mendesak pemerintah melakukan langkah-langkah cepat, tegas, dan terukur dengan tingkat koordinasi yang lebih baik lagi dalam kerja penanggulangan wabah covid-19.”

Usulan realokasi APBN 15% secara resmi disampaikan Fraksi NasDem dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan III yang berlangsung secara virtual, kemarin. Usulan lain yang disampaikan, yaitu pemotongan 50% gaji anggota dewan untuk membantu penanganan korona.

“NasDem usul pemotongan dilakukan mulai April 2020. Mekanisme dan pengelolaan potongan diserahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk mengatur dan mengalokasikannya,” jelas Ali.

NasDem juga meminta pimpinan DPR membacakan sejauh mana hasil pembahasan omnibus law, baik RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan, maupun RUU Perekonomian.

Donasikan APD

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memotong gaji kadernya yang terpilih sebagai legislator pusat dan daerah. Iuran itu didonasikan untuk penanganan wabah covid-19.

“Programnya juga sudah dilaksanakan untuk membeli APD (alat pelindung diri),” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid kepada Medcom.id, kemarin.

Bantuan itu disalurkan kepada PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Mereka dianggap sebagai pihak yang sangat membutuhkan bantuan, terutama APD.

Anggota Komisi I DPR itu tidak memerinci besaran potongan yang dilakukan. Terpenting, kata dia, kebijakan itu sudah dijalankan di pusat dan beberapa daerah. (P-3)