Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MAYORITAS perempuan di Indonesia menginginkan laki-laki sebagai kandidat pemimpin nasional. Saat ditanya mengenai latar belakang jenis kelamin kandidat Capres-Cawapres 2024, sebanyak 72,2 persen responden perempuan menginginkan laki-laki. Sedangkan yang menginginkan sesama perempuan untuk posisi politik tertinggi tersebut hanya 7,2 persen. Sementara 20,6 persen responden perempuan tidak memberikan sikap.
Itu merupakan hasil survei nasional yang dilakukan oleh Politika Research and Consulting (PRC)-Parameter Politik Indonesia (PPI) awal Februari 2020 lalu. Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting (PRC) Rio Prayogo di Jakarta, Selasa, 10 Maret 2020, mengatakan, angka 7,2 persen yang menginginkan kandidat Capres-Cawapres perempuan itu terbagi kepada empat orang yang diuji dalam survei ini, yaitu Tri Rismaharini (3,0 persen), Khofifah Indar Parawansa (2,6 persen), Susi Pujiastuti (1,1 persen), dan Puan Maharani (0,5 persen).
Dalam pandangan Rio, ada satu alasan kuat yang ditemukan dalam survei ini mengapa tokoh-tokoh perempuan tersebut tidak banyak dipilih oleh pemilih perempuan sendiri dibanding tokoh laki-laki. Preferensi perempuan itu besar kemungkinan erat kaitannya dengan konstruk sosial-budaya dan agama di Indonesia. Konstruk sosial budaya kita masih dominan laki-laki untuk menempati ranah-ranah publik.
"Demikian pula dari sudut agama, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan masih sangat kuat dalam mindset masyarakat pada umumnya,” jelas Rio dalam keterangan tertulis, Selasa (10/3).
baca juga: Surya Paloh Terima Undangan Pelantikan Zulkifli Hasan
Namun demikian, Rio menambahkan, hambatan itu bisa dimodifikasi. Caranya, para tokoh perempuan yang memiliki kapasitas dan posisi politik strategis wajib tampil dan membawa agenda strategis keperempuanan lebih populer dan tidak elitis. Seperti akses pendidikan, akses kesehatan ibu rumah tangga dan anak, selain urusan utama yakni sembako dan lapangan kerja.
"Tokoh semacam Puan Maharani, Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini jika ingin memanfaatkan momentum Pemilu 2024 wajib mendekati pemilih perempuan dengan isu-isu tersebut," tegasnya.
Survei nasional ini menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah responden sebanyak 1.098 yang tersebar secara proporsional di tiap propinsi seluruh Indonesia dengan basis data DPT Pemilu 2019. Responden adalah masyarakat yang telah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Quality control dilakukan untuk menjaga akurasi data yang diperoleh. Dengan tingkat kepercayaan (significant level) 95 persen, margin of error adalah sebesar 3,03 persen. (OL-3)
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved