Kombatan IS Eks WNI Bisa Timbulkan Masalah Baru

KEPUTUSAN pemerintah Indonesia tidak memulangkan eks warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dalam Foreign Terorist Fighter (FTF) atau teroris lintas negara dapat dipahami karena risiko keamanan. Langkah serupa juga diambil negara lain.

Meski demikian, pemerintah mengantisipasi dampak dari 690 WNI yang kini kehilangan kewarganegaraan. Mereka bepotensi pindah ke negara lain atau mencari tempat baru untuk kembali membentuk kekuatan.

Hal itu mengemuka dalam diskusi polemik bertajuk "WNI ISIS Dipulangkan atau Dilupakan?" yang digelar Radio Trijaya di Jakarta, Sabtu (7/3).

Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative Arya Sandhiyuda yang menjadi narasumber dalam diskusi itu, menjelaskan dari hasil studi dan tren global terkait para pelaku terorisme lintas negara, ada tiga kemungkinan.

Baca juga: Pemblokiran Paspor Eks IS Diproses

Pertama, mereka kembali ke negara asal yaitu negara mereka dilahirkan, kedua memilih tempat konflik baru, dan terakhir memilih negara ketiga.

Disampaikan Arya, ada kemungkinan tidak seluruhnya dari 690 eks WNI yang bergabung dengan IS di Suriah ingin kembali ke Indonesia.

"Bisa jadi mereka ingin bertempur di tempat lain karena fakta IS sedang kalah di tempat pertempurannya," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah Indonesia turut bertanggung jawab dalam mencegah potensi penyebaran sel-sel terorisme-radikalisme dan terorisme di dalam negeri dan wilayah lain.

Karena itu, Arya mengatakan ada pilihan lain yakni mengirim eks WNI yang pernah bergabung dengan IS ke Idlib, Suriah. Di sana terdapat kamp yang dikelola tentara Turki yang terlatih dalam menangani kelompok-kelompok radikal bersenjata.

"Secara umum menjadi tren global mereka mau kembali karena kalah. Turki dan Rusia mendesak mereka sehingga mereka mencari satu tempat singgah, bukan berarti redup ideologinya," imbuhnya.

Hal senada disampaikan Wakil Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Prof Jamhari Makruf, para eks WNI tersebut akan menjadi pencari suaka ke negara lain dan ekses dari keputusan mencabut kenegaraan hal diantisipasi.

Ia pun berpendapat pemerintah perlu benar-benar memetakan 690 WNI yang bergabung dengan IS sebab pemerintah berencana memulangkan anak-anak yatim piatu yang berusia di bawah 10 tahun dari para eks WNI itu. Jamhari menuturkan perlu adanya potensi risiko dan kebutuhan penanganan anak-anak tersebut.

"Harus dipikirkan mereka akan disekolahkan di mana, jangan sampai bergabung dengan kelompok yang lama," ucapnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian memaparkan dari hasil pendataan yang dilakukan pemerintah, terdapat 690 eks WNI mantan kombatan IS yang saat ini berada di Suriah.

Presiden Joko Widodo, imbuhnya, tegas menyatakan para eks WNI itu tidak akan dipulangkan.

"Dengan memetingkan keselamatan dan keamanan WNI di Indonesia," ujarnya.

Selain alasan keamanan, pemerintah, imbuh Donny, juga menganggap alasan eks WNI yang berangkat ke Suriah dan memilih menjadi FTF bukan karena kesulitan secara sosial dan ekonomi.

Hasil sejumlah kajian, kata Donny, menunjukkan FTF datang bukan dari negara-negara berpendapatan rendah.

Hal itu, terangnya, menunjukkan pilihan ideologis menjadi faktor kuat mereka memilih menjadi FTF.

Ia menambahkan pemerintah memprioritaskan memulangkan anak-anak yatim piatu karena mereka dianggap bukan bagian dari gerakan IS dan negara bertanggung jawab merawat anak terlantar. Tetapi pemerintah tetap berhati-hati melakukannya.

"Saat ini masih dikaji belum ada update terakhir. Mereka belum 17 tahun dan tidak punya identitas. Kenapa harus dikaji? Kita tidak tahu sebepara jauh keterpaparan paham radikalisme mereka. Ada yang hanya ikut saja dan ada yang sudah terpapar ideologi radikal. Ini betul-betul dipantau ketika dipulangkan aman," tukasnya. (OL-1)