Sabtu 07 Maret 2020, 09:35 WIB

Pemblokiran Paspor Eks IS Diproses

Ind/P-1 | Politik dan Hukum
Pemblokiran Paspor Eks IS Diproses

MI/ADAM DWI
Petugas memeriksa suhu tubuh Menko Polhukam Mahfud MD saat menyambangi Kemenkum dan HAM, di Jakarta, kemarin.

 

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tengah memproses pemblokiran paspor milik warga negara Indonesia (WNI) yang terbukti terlibat sebagai foreign terorist fighter (FTF) di Islamic State (IS). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan bahwa hal itu sudah menjadi keputusan dalam rapat kabinet di Istana Presiden, Jakarta, beberapa waktu lalu.

“FTF paspornya ditutup karena dalam proses tidak boleh pulang,” ujar Mahfud.

Meski pemerintah sedang melakukan proses pemblokiran, Mahfud enggan memerinci jumlah dan nama-nama WNI yang terlibat dalam FTF. Menurutnya, data tersebut tidak untuk disebarluaskan.

Di samping menanyakan progres soal pemblokiran paspor, Menko Polhukam juga meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk mendata narapidana terorisme yang tengah menjalani proses deradikalisasi di lembaga permasyarakatan (LP). Adapun salah satu LP yang dijadikan tempat deradikalisasi ialah Nusa Kambangan di Provinsi Jawa Tengah.

“Di Nusa Kambangan, sudah ada 48 mantan teroris yang sekarang sudah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menunjukkan kesetiaan pada NKRI,” tutur Mahfud.

Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi menambahkan di seluruh Indonesia terdapat 117 narapidana terorisme yang sedang menjalani program deradikalisasi. Program tersebut bertujuan menyadarkan pelaku tindak pidana terorisme untuk kembali pada ideologi NKRI.

Ia menjelaskan narapidana yang sudah menjalani deradikalisasi tidak langsung kembali ke masyarakat. Mereka masih harus menjalani sisa masa hukuman atas tindakan pidana yang dilakukan. “Tidak langsung kembali ke masyarakat, ada prosedur hukum lain. Hukumannya sudah habis belum. Kalau sudah habis mau dikemanakan,” tukasnya. (Ind/P-1)

Baca Juga

Antara

Polri Terbitkan Aturan Khusus Soal Hoaks dan Penghinaan Presiden

👤Tri Subarkah 🕔Minggu 05 April 2020, 20:24 WIB
Ia menyebut pihak kepolisian akan menindak tegas setiap orang yang memanfaatkan pandemi covid-19 untuk menyebarkan berita bohong dan...
DOK DPR RI

Pemerintah Diminta Ciptakan Iklim Kondusif Bagi Peternak Kecil

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 April 2020, 15:50 WIB
Pemerintah juga harus menyiapkan regulasi agar peternak kecil bisa menjadi pamasok daging ayam, telur ke restoran, hotel atau katering...
DOK DPR RI

Pemerintah belum Akomodatif Soal Usul Karantina

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 April 2020, 14:50 WIB
Pemerintah tetap kukuh pada kebijakan social dan physical distancing. Padahal, virus korona terus menelan korban setiap...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya