Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Sri Puguh Budi Utami serta 52 pejabat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dirotasi.
"Total 52 orang, tapi nanti kan, ini masih gelombang pertama, gelombang berikutnya nanti kita lihat," kata Yasonna H Laoly, Kamis (27/2).
Sri Puguh kini menjabat Kepala Badan Kepala Balitbang Kemenkumham menggantikan Asep Kurnia. Asep kini menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
Posisi Ditjen Pemasyarakatan kini masih kosong. Kemenkumham bakal segera mencari pelaksana tugas untuk mengganti posisi Sri Puguh untumk sementara.
"Ada, pasti ada," ujar Yasonna.
Selain itu, beberapa nama pun di rotasi. Liberti Sitinjak kini menjabat sebagai Kakanwil DKI Jakarta. Mohammad Yusuf Affan menjadi Direktur Pidana.
Lalu, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum diisi oleh Kartiko Nurintias. Direktur Perdata diisi oleh Santun Maspari Siregar.
Pelantikan ini berlaku sejak hari ini. Para pejabat yang dirotasi pun mendapatkan tunjangan struktural berdasarkan hukum yang berlaku. (OL-2)
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved