Wapres Ingatkan Angka Stunting NTB di atas Angka Nasional

Prevalensi tersebut, ujar Wapres, di atas prevalensi stunting nasional yakni 30,8% berdasarkan riset kesehatan dasar (riskesdas) 2018.  Padahal, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting sesuai dapat turun hingga 14% sampai 2024 seusai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Kita ingin membangun sumber daya manusia yang unggul yang tidak boleh generasi kita itu lemah.  Karena stunting, yaitu tidak tumbuh dengan normal, kerdil, nah ini bisa menjadi generasi yang lemah," ujar Wapres Ma'ruf Amin seperti dikutip dari rilis resmi Sekretaris Wakil Presiden (Setwapres).

Pada kesempatan itu, Wapres menghadiri Bazaar Mandalika sebagai rangkaian kerja di Kuta Mandalika, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (20/2).

Selain itu, Wapres menambahkan bahwa angka kemiskinan di NTB sebesar 14% di atas rata-rata nasional yakni 9,2%. Wapres menginginkan agar, program-program strategis untuk menurunkan kemiskinan juga dapat mengintervensi kesehatan dan menurunkan angka balita tengkes.

Dijelaskannya bahwa salah satu penyebab balita tengkes ialah ketersediaan air bersih. Air yang kotor dapat menimbulkan penyakit infeksi dan menghambat penyerapan gizi sehingga membuat balita stunting.

Selain itu, Wapres menekankan pentingnya orang tua memberikan gizi yang baik pada 1000 hari pertama kehidupan.  Dimulai dari masa awal kehamilan hingga usia 2 tahun. Masa itu merupakan periode emas pertumbuhan anak.

Pemerintah, imbuhnya, memberikan dana desa yang dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan status kesehatan masyarakat.

Provinsi NTB memiliki 1137 desa/kelurahan yang terdiri dari 995 desa dan 142 kelurahan. Total dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat pada tahun 2019 mencapai Rp1,18 triliun untuk 995 desa di NTB.

Dana-dana itu digunakan untuk 4 (empat) program utama, yakni penataan lingkungan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pembangunan ekonomi. (Ind/OL-09)